Jenderal Gatot Mutasi 85 Pati, Wapres JK: Itu Internal TNI

Jakarta - Mutasi 85 perwira tinggi (pati) oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi sorotan. Wakil Presiden Jusuf Kalla memilih tak berkomentar banyak dan menyebut itu sebagai urusan internal TNI.

"Itu masalah internal TNI lah," ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018 merombak 85 jajaran perwira di tubuh TNI. Namun Gatot memastikan dirinya tak melakukan pelanggaran etika.

"Kalau itu (keputusan mutasi 85 pati disebut) ujug-ujug saya keluarkan tanggal 5 (Desember), itu tidak tepat," kata Gatot di lobi gedung Nusantara II, kompleks DPR RI, Rabu (6/12).

Baca juga: Mutasi Pati Jelang Pensiun, Jenderal Gatot: Saya Tak Langgar Etika

Gatot menyebut keputusan mutasi diambilnya sebelum ada kabar Presiden Joko Widodo mengajukan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai penggantinya. Keputusan mutasi 85 pati, dia katakan, sudah melalui prosedur yang legal.

"Jadi sejarahnya begini, bahwa proses pengeluaran keputusan perwira tinggi itu melalui proses bertahap, bertingkat, legalitas sesuai dengan prosedur," jelas Gatot.

"Tanggal 30 November itu diadakan (sidang) Wanjakti yang diwakili Wakil KSAU, Wakil KSAD, dan Wakil KSAL. Kemudian tanggal 4 (Desember) kami rapat. Pada saat rapat kami belum tahu (Presiden mengajukan pergantian Panglima TNI dengan kandidat Marsekal Hadi)," sambung dia. (rna/fdn)