Pertama, Marsekal Hadi menyoroti tatanan dunia baru akibat pengaruh kekuatan ekonomi baru, seperti China, Rusia, dan India. Disoroti juga gaya kepemimpinan baru negara superpower yang mengubah pola keamanan global.
"Kondisi tersebut semakin rumit dengan masuknya aktor-aktor non-negara yang mengusung kepentingan individu maupun kelompok dalam berbagai kemasan, mulai ideologi agama, suku, hingga murni motif ekonomi," kata Hadi dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di ruang Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berbagai hal tersebut telah menjadikan fungsi angkatan perang sebagai perang konvensional jika dibandingkan ancaman kontemporer dan kejahatan lintas negara," kata Hadi.
Sorotan kedua terkait terorisme. Intensitas serangan teroris, menurut Hadi, semakin tinggi di semua negara, termasuk negara adidaya.
Terorisme, sambungnya, juga dijadikan alat pengkondisian wilayah, seperti di Suriah. Kondisi ini makin rumit karena arus globalisasi yang tidak terbendung lewat media sosial dan jaringan media internet lainnya.
"Kelompok teroris mampu dengan cepat menyebarkan pengaruh dan mengaktifkan sel tidur atau simpatisan di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya," tutur Hadi.
Ketiga, Hadi menyoroti cyber war yang menjadi ancaman serius untuk urusan keamanan nasional. Serangan siber atau dunia maya harus diantisipasi dalam fungsi pertahanan.
Keempat, sorotan terhadap kemajuan China dan stabilitas keamanan kawasan Laut China Selatan. "Kemajuan Tiongkok yang sangat cepat adalah suatu yang patut dicermati," katanya.
Hadi menyoroti perkembangan cepat militer China yang membangun pangkalan udara di tiga wilayah. Pangkalan udara militer itu, disebut Hadi, memperkuat kemampuan China bila melakukan perang di kawasan Laut China Selatan.
Kelima, Marsekal Hadi menyoroti pertahanan di laut. Indonesia, menurutnya, bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan laut di wilayahnya, termasuk wilayah laut bebas yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
"Maraknya aksi perampokan bersenjata dan penculikan di perairan Filipina Selatan di sekitar laut Sulu, yang merupakan kawasan perairan perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, merupakan contoh kerawanan yang menjadi tanggung jawab Indonesia, khususnya TNI," kata dia.
Hadi juga berbicara soal kejahatan lain yang harus ditangani di wilayah perairan, seperti illegal fishing serta penyelundupan barang, manusia, senjata, dan narkoba. Kejahatan ini disebut sebagai ancaman yang lebih besar dan terorganisasi, seperti terorisme dan sindikat internasional.
"Pada kasus ini, tanggung jawab mutlak di tangan TNI," tegas Hadi. (fdn/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini