Mendagri: Jangan Sampai Uang Studi Banding Lebih Banyak

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut evaluasi APBD DKI Jakarta 2018 dilakukan untuk mencermati skala prioritas anggaran. Tjahjo tak ingin program prioritas lebih kecil anggarannya dibanding pos anggaran lain, seperti studi banding.

"Bukan motong (tapi) bisa mengalihkan sepanjang program skala prioritas belum masuk. Atau mungkin jangan sampai lebih banyak uang untuk studi banding daripada uang untuk mengatasi sampah di Jakarta, harus seimbang pokoknya," kata Tjahjo di Hotel Kartika Chandra, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Skala prioritas yang dimaksud Tjahjo adalah program yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, serta program mengatasi kemacetan dan banjir. Bila program ini masuk sebagai prioritas dalam APBD DKI, Kemendagri, menurut Tjahjo, bisa menyetujui APBD DKI yang besarannya mencapai Rp 77,117 triliun.

"Sepanjang program skala prioritas untuk kepentingan masyarakat Jakarta jangan terpotong. Misalnya masalah banjir, pendidikan, kesehatan, dan masalah membangun fasilitas umum. Soal yang lain-lain itu menyesuaikan apa yang menjadi aspirasi Pak Anies, Pak Sandi, dan aspirasi DPRD yang dibahas bersama," sambungnya.

Selain itu Kemendagri memperhatikan postur anggaran terkait dukungan untuk program strategis nasional. Kemendagri memastikan program pemerintah pusat didukung program-program skala prioritas DKI.

"Janji kampanye Pak Anies-Pak Sandi itu menjadi program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang pemerintah DKI. Bagi Kemendagri, jangan sampai memotong, mematikan, atau mengurangi atau menghambat program strategis nasional itu saja, titik," kata Tjahjo. (fdn/fdn)