Jakarta Tak Masuk 10 Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terbaik

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan terhadap 10 daerah yang mendapatkan indeks demokrasi tertinggi. Provinsi DKI Jakarta tidak masuk dalam ranking 10 besar itu.

"Perlu dipertegas, ukuran untuk menentukan indeks demokrasi apakah berdasarkan prinsip dasar ideologi Pancasila atau universal. Ini yang selalu menjadi perdebatan. Kadang kita lupa bahwa memang kita baru 72 tahun merdeka, tapi hal-hal prinsip yang seharusnya tidak perlu ditanya lagi sekarang dibicarakan lagi justru muncul kembali," kata Tjahjo dalam sambutannya setelah memberi penghargaan kepada daerah di Hotel Kartika Chandra, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2017).

Ia mengatakan indeks demokrasi harus dibangun berdasarkan perkembangan sosial-politik yang berciri khas Indonesia. Di beberapa daerah, kondisi demokrasi belum stabil karena belum terjadinya kesetaraan.

"Potret pertumbuhan demokrasi antara satu provinsi dan provinsi yang lain memang sangat beragam. Belum stabil kondisi demokrasi karena landasan berupa nilai kemanusiaan secara universal kesetaraan, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, belum sepenuhnya jadi acuan dalam menjalankan kehidupan bernegara bersama bangun politik demokratis," kata Tjahjo.

Soal Jakarta tidak masuk dalam kategori, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah menyatakan banyaknya demo sepanjang 2016 menjadi alasan utama.

"Yang menarik pada 2016, demonstrasi atau mogok dan kekerasan cukup tinggi. Jadi demo dari awal 2016 hingga 2016 cukup signifikan," kata Sairi.

Adapun 10 daerah yang mendapatkan penghargaan itu terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. DI Yogyakarta (provinsi dengan capaian indeks demokrasi Indonesia tertinggi).
2. Kepulauan Bangka Belitung (provinsi dengan capaian indeks demokrasi Indonesia tertinggi).
3. NTT (provinsi dengan capaian indeks demokrasi Indonesia tertinggi).
4. Sumatera Selatan (provinsi dengan capaian indeks demokrasi Indonesia tertinggi).

5. Sulawesi Utara (provinsi dengan capaian kebebasan sipil tertinggi).
6. Bali (provinsi dengan capaian kebebasan sipil tertinggi).
7. Kalimantan Utara (provinsi dengan capaian kebebasan sipil tertinggi).

8. Bengkulu (provinsi yang berprestasi capaian aspek lembaga demokrasi terbaik).
9. Maluku (provinsi dengan kenaikan capaian indeks demokrasi Indonesia di atas 10 poin).
10. Maluku Utara (provinsi dengan kenaikan capaian indeks demokrasi Indonesia di atas 10 poin).

Beberapa indikator indeks demokrasi adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Serta indikator kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kebebasan dari diskriminasi.

Indikator lainnya yaitu peristiwa/kejadian atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi yang ditangkap melalui tinjauan berita surat kabar, review dokumen, focus group discussion, dan wawancara terhadap sejumlah informan mengenai hal tertentu di tiap daerah. (yld/asp)