DetikNews
Selasa 05 Desember 2017, 12:00 WIB

Kasus Suap Dirjen Hubla, KPK Panggil Stafsus Kementerian ESDM

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Kasus Suap Dirjen Hubla, KPK Panggil Stafsus Kementerian ESDM Gedung KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta - Penyidik KPK memanggil Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hadi Mustofa untuk diperiksa sebagai saksi. Hadi bakal diperiksa terkait kasus yang menjerat Dirjen Hubla nonaktif Antonius Tonny Budiono.

"Hadi Mustofa, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Kementerian ESDM, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ATB (Antonius Tonny Budiono)," ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (5/12/2017).

KPK belum menjelaskan apa kaitan seorang pegawai Kementerian ESDM dengan kasus suap di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun, pada Senin (4/12) kemarin, penyidik KPK memanggil Menteri ESDM Ignasius Jonan terkait kasus yang sama.


Hanya, pemanggilan Jonan berkaitan dengan jabatan sebelumnya sebagai Menhub. Namun Jonan tidak menghadiri pemeriksaan kemarin karena ada jadwal kegiatan lainnya.

"Memang pada hari ini tadi penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bapak Ignasius Jonan sebagai saksi. Cuma tadi dia menyampaikan surat bahwa yang bersangkutan pada hari ini tidak bisa hadir," ucap Priharsa, Senin (4/12).

"Jadi alasan ketidakhadirannya adalah telah teragenda sebelumnya itu menerima tamu, yaitu Menteri Energi Etiopia. Dan jadinya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dijadwalkan ulang," imbuh Priharsa.

Soal pemeriksaan Jonan, Priharsa menyebut penyidik akan meminta keterangan terkait kapasitasnya sebagai Menteri Perhubungan periode 2014-2016.


"Jadi penyidik menganggap bahwa Pak Jonan memiliki informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pendalaman di proses penyidikan ini," ujarnya.

Kasus yang menjerat Tonny berawal ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (23/8). Saat itu, Tonny diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

KPK mengamankan 33 tas berisi uang dengan berbagai jenis mata uang dengan total Rp 18,9 miliar. Ada 7 mata uang, yaitu dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, pound sterling, dong Vietnam, euro, ringgit Malaysia, dan rupiah.

Selain itu, KPK mengamankan empat kartu ATM, yang salah satunya tersisa saldo Rp 1,174 miliar. Kartu ATM itu disiapkan untuk membayar 'setoran' kepada Tonny. Total Rp 20 miliar ini merupakan barang bukti terbanyak yang diamankan KPK dari OTT.

Dalam penggeledahan Jumat (25/8), diamankan sekitar 50 barang yang terdiri atas keris, tombak, dan batu cincin dari mes perwira Ditjen Hubla Bahtera Suaka, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, terkait gratifikasi.

Adiputra saat ini sudah duduk menjadi terdakwa, dan proses peradilannya masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
(nif/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed