Belum Direklamasi, Bekas Tambang Batu Bara Pernah Telan Korban Jiwa

Pekanbaru - Bekas tambang batu bara di Riau yang sudah ditinggalkan perusahaan hingga kini belum direklamasi. Bekas galian tambang itu pernah menelan korban jiwa.

Lokasi bekas tambang batu bara ini berada di Kecamatan Batang Gangsal, Kab Indragiri Hulu (Inhu) Riau. Perusahaan ini memiliki izin penambangan sejak tahun 2008 seluas 500-an haktare. Tapi pada tahun 2013, perusahaan hengkang dari Riau alias tidak melanjutkan penambangan, walau sisa izinnya masih ada.

Apa yang terjadi pasca ditinggalkan perusahaan? Bekas gilian tambang yang sudah ditinggalkan dua tahun silam hingga kini menjadi kubungan raksasa. Tak tanggung-tanggung, kedalaman galian tambang mencapai 100 meter di bawah permukaan tanah.

Tercatat, ada lima lokasi bekas tambang yang menganga yang statusnya di kawasan hutan produksi tersebut. Perusahaan tersebut telah membayarkan dana reklamasi kepada Menteri ESDM. Walau dana reklamasi sudah di tangan pemerintah pusat, namun hingga hari ini lubang raksasa itu dibiarkan menganga.

Hal itu membuat aktivis lingkungan dari Yayasan Riau Madani melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Rengat, Kab Inhu Riau. Hasil gugatannya, para aktivitis ini menang di pengadilan.

"Bekas gilian tidak dilakukan reklamasi oleh pemerintah pusat. Padahal lokasi itu sangat berbahaya. Kita dapat laporan dari masyarakat setempat, bekas galian tambang batu bara itu sudah menelan korban jiwa. Seorang warga tewas karena masuk bekas galian," kata Ketua Umum Riau Madani, Surya Darma Hasibuan dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (5/12/2017).

Bekas galian tambang batu bara itu kini bak menjadi danau. Galian yang dalam tertutup air, dan sekilas dilihat sepertinya dangkal. Padahal kedalaman galian rata-rata 100 meter.

"Ini sangat berbahaya sekali. Mestinya, sejak dulu pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mereklamasinya demi keselamatan lingkungan," kata Surya.

Kesal melihat pemerintah yang abai soal lingkungan, LSM lingkungan itu membawanya ke pengadilan. Mereka menggugat Menteri KLHK, perusahaan batu bara, Menteri ESDM dan Bupati Inhu. Sebagian gugatan pun dikabulkan mejelis hakim. Atas putusan itu, Menteri ESDM pun banding.

Di mana dalam putusannya PN Rengat pada November 2017, menghukum Menteri ESDM melakukan reklamasi dan penanaman kembali di lokasi eks tambang batu bara itu.

"Yang kita pertanyaan lagi, dalam sidang itu terungkap, bahwa perusahaan sudah menyetorkan dana reklamasi ke Menteri ESDM. Lantas ke mana uang reklamasi itu?" kata Surya. (cha/asp)