Calon Panglima TNI dari AU, Demokrat: Sistem Kembali ke Era SBY

Jakarta - Presiden Joko Widodo memilih perwira tinggi dari jajaran TNI AU sebagai calon Panglima TNI, yakni Marsekal Hadi Tjahjanto. Pilihan Presiden Jokowi merotasi Panglima ke matra selain Angkatan Darat, dinilai Partai Demokrat, sesuai dengan sistem yang dijalankan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya pikir itu sudah benar, sistem sudah kembali lagi pada saat zaman Pak SBY kan, nanti kita berikan apresiasi," kara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Anggota Komisi I DPR ini menilai Hadi sebagai sosok yang memang cocok menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, yang berasal dari TNI AD. Sebelum Gatot (era Jokowi), Panglima TNI juga dijabat oleh prajurit AD, yakni Jenderal (Purn) Moeldoko (era SBY-Jokowi).

Baca juga: Jadi Calon Panglima TNI, Marsekal Hadi Diminta Capai Target MEF

Mundur sebelum Moeldoko, yakni di era SBY, Panglima TNI dijabat oleh prajurit Angkatan Laut, yakni Laksamana Agus Suhartono. SBY memang menerapkan sistem bergilir dalam memilih Panglima TNI selama menjadi presiden.

Syarief pun menilai Hadi sudah paham tugas Panglima TNI yang bakal diembannya. Hadi pernah menjabat Sekretaris Militer (Sesmil) Presiden di awal-awal Jokowi menjadi RI-1.

"Dia menjabat Kepala Staf TNI AU, sudah. Kedua, pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer. Berarti dia sudah tahu tugas-tugas Panglima TNI," kata Syarief.

Baca juga: Cerita Kedekatan Jokowi dan Marsekal Hadi, Calon Tunggal Panglima TNI

Dia bersama jajaran Komisi I lainnya mengaku siap melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Hadi. Syarief akan menggali visi dan misi Hadi.

"Pertama menyangkut menjaga masalah keutuhan NKRI. Kedua, menyangkut luas wilayah yang banyak, bagaimana strategi ke depan. Ketiga, komitmen kita dalam menghadapi pilkada yang sebentar lagi pilpres, ini suatu tugas dan tanggung jawab yang cukup besar bagi TNI yang akan datang," tutur Syarief. (dnu/elz)