Pimpinan Komisi I: Pergantian Panglima TNI Harus Sebelum Reses DPR

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut pergantian Panglima TNI harus dilakukan sebelum masa reses. Ia berharap proses tersebut dapat selesai dalam pekan ini.

"Ya pergantiannya harusnya sebelum reses, jadi selesai reses itu harus sudah selesai (proses pergantiannya). Kalau berharap kita karena reses minggu depan, ya insyaallah minggu ini," kata TB di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2017).

DPR akan memasuki masa reses pada 13 Desember mendatang. Masa sidang berikutnya akan digelar pada awal Januari 2018. Bila memang pergantian Panglima TNI diinginkan sebelum reses, DPR hanya memiliki satu minggu untuk semua prosedurnya.

Baca juga: Istana: Hadi Tjahjanto Dianggap Mampu Jadi Panglima TNI

Nama calon Panglima TNI usulan Presiden Joko Widodo sudah disampaikan ke DPR pagi tadi oleh Mensesneg Pratikno. Setelah diterima Wakil Ketua DPR Fadli Zon, surat dari Presiden Jokowi itu akan dibawa ke rapim dan Badan Musyawarah untuk dirapatkan bersama pimpinan fraksi.

Dari Bamus, surat presiden (supres) akan dibawa ke sidang paripurna untuk dibacakan. Setelahnya pembahasan calon Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo itu akan diserahkan ke Komisi I untuk pelaksanaan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan). Setelah fit and proper test, hasilnya diserahkan ke pimpinan DPR untuk nantinya meminta persetujuan lewat rapat paripurna kembali.

"Lalu tentu kami siang ini akan melakukan rapat. Kita akan rapat Bamus karena persyaratan itu harus dibacakan dulu di dalam paripurna. Setelah itu kami akan segera secepat-cepatnya melakukan fit and proper test karena minggu depan kami kan sudah reses," ujar TB Hasanuddin.

Baca juga: Cerita Kedekatan Jokowi dan Marsekal Hadi, Calon Tunggal Panglima TNI

Sebelumnya, Mensesneg Pratikno menyerahkan surat dari Presiden Joko Widodo kepada DPR terkait pergantian Panglima TNI. Fadli menuturkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pimpinan Komisi I untuk segera mengadakan fit and proper test kepada calon tunggal, Marsekal Hadi Tjahjanto, yang kini menjabat KSAU.

"Jadi, di dalam surat juga disampaikan keinginan untuk bisa diproses dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nanti tentu kita akan koordinasikan dengan pimpinan Komisi I dan fraksi-fraksi yang ada di dalam Badan Musyawarah nanti untuk mengagendakannya (fit and proper test)," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12). (yas/elz)