Para Tokoh Aceh Dukung RI Teruskan Dialog Dengan GAM

Aceh - Pro-kontra terhadap perundingan RI-GAM terus bergulir. Setelah didesak oleh DPR untuk menghentikan perundingan dengan GAM di Finlandia, Pemerintah sepertinya mendapat dukungan dari masyarakat Aceh. Tokoh-tokoh Aceh yang menyatakan diri sebagai perwakilan komponen masyarakat sipil di Aceh, mendesak DPR RI untuk bersikap akomodatif dan terbuka dalam upaya mendorong proses perundingan RI-GAM. "Statement yang dikeluarkan sangat picik. Ternyata ada problem soal pemahaman karakter konflik di DPR," ujar Refendi Djamin, yang ditunjuk sebagai juru bicara, kepada wartawan di Kantor LBH Banda Aceh, Minggu (5/6/2005). Menurut mereka, argumen yang mengatakan mengapa dialog harus dilakukan di luar negeri dan persoalan GAM merupakan persoalan internal, sangat tidak mendasar. Pasalnya, konflik Aceh dinilai tidak sama seperti konflik-konflik lainnya di Indonesia. "Sebut saja konflik Maluku atau Poso," lanjut Refendi. Konflik di Aceh merupakan konflik vertikal antara pemerintah dan kelompok sipil bersenjata. Sedangkan konflik Maluku atau Poso merupakan konflik komunal. Sehingga, resolusi-resolusi -untuk kasus Maluku atau Poso- dapat dicapai dengan bernegosiasi di wilayah Indonesia tanpa harus ada tim monitoring dari negara-negara lain. "Jika ditakutkan adanya intervensi asing, kami pikir tidak relevan. Ditambah, kondisi objektif Aceh pasca tsunami, pihak-pihak asing kini terlibat dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Jadi kita lihat, apakah ini semata-mata hanya arogansi pihak legislatif," ujarnya. Di tempat yang sama, salah satu tokoh Aceh Rufriadi berpendapat, perlunya dilibatkan komponen masyarakat sipil dalam perundingan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Kesepakatan Penghentian Permusuhan (CoHA -The Cessation of Hostilities Agreement). "Berkaca dari masa CoHA, masyarakat sipillah yang paling merasakan hal-hal yang terjadi di lapangan," katanya. Komponen masyarakat sipil ini juga merekomendasikan agar TNI dan Polri bersikap akomodatif dan profesional dalam menangani persoalan-persoalan di lapangan. "Status tertib sipil dan adanya badan otonom seperi Badan Rehabilitasi dan Rekontsruksi Aceh dan Nias merupakan faktor kondusif yang harus dimanfaatkan," tandas Rufriadi. (atq/)