GMPG Minta Airlangga Hentikan Tradisi Pecat Kader Jika Jadi Ketum

Jakarta - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) berharap tidak ada lagi pecat-memecat kader setelah Golkar memilih ketua umum baru dalam Munaslub. Menurut GMPG, pecat-memecat kader menandakan pengelolaan organisasi partai yang buruk.

"Orang berbeda jangan dipecat, (jangan) diganti, itu (seperti) kelola perusahaan. Dua periode terakhir banyak sekali korban. Kerjaan dua periode kita, pecat-pulih, pecat-pulih," kata Ketua Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia, dalam diskusi di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2017).

Doli mengaku mendukung Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang saat ini terjerat kasus korupsi e-KTP. Dia pun berharap Airlangga dapat mengubah kultur Partai Golkar jika terpilih menjadi ketum.

"Mas Airlangga harus bentuk tim kerja yang menciptakan kultur bagaimana mengelola partai politik," ucap Doli.

Jika Golkar melakukan perubahan, Doli menyebut partai berlambang beringin ini akan menang dalam pemilu. Tak hanya itu, target 16 persen suara pada Pemilu Serentak 2019 akan tercapai.

"Kalau misal start awal baik, jadi berbeda dengan sekarang. Target 16 persen (suara) bahkan lebih, bahkan bisa sinergikan dengan pemerintahan Pak Jokowi. Target Golkar bukan sesuatu yang tidak mungkin," ujar Doli.

Selain itu, Doli mengatakan DPP Partai Golkar harus segera menyelenggaran Pleno membahas Munaslub. Dia menyebut Senin (4/12) depan sebagai batas maksimal dilakukan pleno.

"Kalau ukur waktu, paling lama tanggal 4 atau 5 Desember besok itu sudah batas terakhir. Apabila tidak, maka DPP telah melakukan pembangkangan konstitusi (partai). Artinya, DPP atau orang yang tidak menolak, itu merusak partai," kata Doli.

Menurut Doli, persyaratan menuju Munaslub telah memenuhi syarat. Maka, tidak ada lagi alasan DPP untuk menunda Munaslub.

"Saya kira tidak ada alasan lagi untuk DPP tidak lakukan rapat pleno saya dengar 3/4 DPD lebih tanda tangan. Sudah penuhi syarat administratif 2/3. Apalagi, sudah konsolidasi ke presiden. Harusnya segera," ucap Doli. (aik/gbr)