Sandi akan Libatkan Warga Dalam Penggunaan CSR di Pemprov DKI

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan akan memperjelas penggunaan dana Corporate Social Responsibilty (CSR) pada kegiatan Pemprov DKI. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi penyalahgunaan anggaran.

"Ini yang akan kita buka seterang benderangnya," ucap Sandi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Sandi ingin, raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Coorporate Social Responsibilty (CSR) sebagaimana telah disahkan dalam RAPBD 2018, dapat mengkategorikan penggunaan anggaran dana CSR. Sandi ingin melibatkan masyarakat dalam penggunaan CSR oleh Pemprov DKI.

"Kita ingin memastikan apa yang masuk kategori CSR. Apa saja penggunaannya, siapa yang berkompeten menilai kalau ini CSR atau bukan, penyalurannya seperti apa," jelasnya.

"Ke depan kita akan buat public consultation," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta akan membahas 45 rancangan peraturan daerah (Raperda) pada tahun 2018. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyebutkan, ada 33 Raperda yang diusulkan eksekutif dan 12 Raperda diusulkan DPRD.

"Kepada eksekutif yang telah mengusulkan rancangan peraturan daerah dan masuk dalam program pembentukan peraturan daerah DKI Jakarta tahun 2018, agar segera mempersiapkan naskah akademik dan Raperda serta data-data pendukung lainnya," kata Judistira dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat.


(adf/fdu)