Pemerintah-DPR Harus Evaluasi Perundingan dengan GAM

Jakarta - Pemerintah dan DPR harus segera melakukan evaluasi kritis hasil perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Evaluasi ini untuk mengetahui apakah ada niat baik GAM untuk menerima opsi otonomi khusus yang ditawarkan pemerintah.Pendapat ini disampaikan pengamat hukum internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII) Djawahir Tantowi menanggapi hasil pembicaraan informal RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, yang antara lain menyetujui hadirnya tim regional untuk tugas pemonitoran dibantu Uni Eropa sebagai pemantau.Menurut Djawahir, pemerintah harus kritis terhadap Crisis Management Initiative yang memfasilitasi perundingan di Helsinki. "Kita bertanya apa betul Crisis Management Initiative dipercaya oleh kedua belah pihak (RI maupunGAM)?".Ditanya mengenai isu internasionalisasi yang dikhawatirkan sebagian kalangan, Djawahir menyatakan bisa memahaminya. "Isu itu sementara ini cukup relevan," ujarnya ketika dihubungi detikcom melalui telepon selulernya, Minggu (5/6/2005) pagi.Pemantauan oleh pihak ketiga ini, menurut Djawahir, boleh-boleh saja asal ada upaya pemerintah dan GAM menjadikan perdamaian sebagai prioritas utama. "Apa betul GAM demikian, atau jangan-jangan ini upaya untuk mengulur-ulur perundingan selagi mereka mencari dukungan internasional."Namun, Djawahir melihat upaya GAM mencari dukungan internasional ini kecil kemungkinan berhasilnya. Sebab dari segi kepentingan politik internasional permasalahan GAM berbeda jauh dengan, misalnya, permasalahan Timor Timur."Aceh secara historis maupun kultural adalah bagian dari Indonesia. Berbeda dengan Timor Timur yang masuknya saja sudah berbeda, melalui sebuah proses hukum internasional, dan masyarakatnya juga lebih memiliki kesamaan kultural dan agama dengan negara-negara barat," jelas Djawahir.Melihat berjalannya perundingan selama ini, Djawahir berpendapat semua hasil perundingan akan nihil jika tidak ada kesepahaman antara kepemimpinan GAM di Swedia dengan GAM yang ada di Aceh saat ini. Ia melihat ada gap struktural antara pihak GAM di Swedia dengan GAM yang ada di lapangan. "Apapun hasil rumusan dari perundingan GAM dengan pemerintah RI, jika tidak ada titik temu antara mereka ya mereka akan terus berjalan sendiri-sendiri," demikian Djawahir Tantowi Jadi, bisa sia-sia dong perundingan dengan tokoh GAM di Swedia? (gtp/)