"Tetapi sering juga ada kesalahan seakan-akan anggaran yang 2.000 triliun itu bisa dikorupsi 30%, tidak. Yang bisa dikorup hanya anggaran belanja modal dan barang," kata JK saat memberikan sambutan di Pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2017, Hotel Bidakara Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).
"Kalau gaji pasti susah dikorupsi, dibayar utang kan tidak bisa dikorup. jadi hanya kira-kira Rp 600 triliun yang bisa dikorup di negeri ini, yang lainnya rutin," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kalau sudah terjadi pelanggaran tidak ada yang bisa menolongnya. hanya besar kecilnya saja yang menjadi acuan," terangnya.
"Itu lah yang menjadi bagian dari sistem hukum, karena itu yang paling penting di sini adalah jangan korupsi. Bahwa kita hidup sesuai dengan pendapatan kita memang dibutuhkan suatu juga cara sendiri hidup sederhana dan sebagainya," ucapnya.
(fiq/fdn)











































