DPR Minta Pemerintah Audit Semua Perusahaan Penerbangan

Jakarta - Pemerintah diminta mengaudit semua perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia. Pasalnya, megap-megapnya bisnis penerbangan bukan karena tingginya harga avtur (bahan bakar pesawat), tetapi karena inefisiensi."Saya yakin kita bisa berkompetisi secara fair karena rontoknya industri penerbangan Indonesia bukan disebabkan avtur. Tetapi ada sejumlah komponen lain yang membuat industri penerbangan menjadi tidak efisien," kata Anggota Komisi V DPR RI Akhmad Muqowam usai Bincang Sabtu di Mario's Place, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/6/2005).Beberapa komponen yang membuat industri penerbangan Indonesia berantakan antara lain tingginya sewa asuransi depresiasi yang memberikan kontribusi inefisiensi sebesar 13 persen, tiket dan mekanisme penjualannya yang memberikan kontribusi 16 persen, bahan bakar sebelum adanya kenaikan sebesar 13 persen, peralatan pesawat 13 persen.Selanjutnya, kru kabin 13 persen, bandara 12 persen, kru co-pip 8 persen, pendaratan 5 persen, perjalanan udara 4 persen serta biaya umum dan administrasi yang mencapai 6 persen. Inefisiensi juga terjadi dalam hal pengadaan katering. Dia mencontohkan untuk penerbangan dengan jarak waktu satu jam rata-rata penumpang tidak terlalu antusias dengan makanan yang disajikan oleh perusahaan penerbangan yang ditumpanginya.Dari hasil riset menunjukan, 50 persen penumpang hanya melihat-lihat makanan yang disajikan, 30 persen hanya mencolek-colek makanan dan hanya 20 persen saja penumpang yang memakan sajian yang disajikan. Padahal untuk keperluan katering perusahaan penerbangan mengeluarkan paling sedikit Rp 70 sampai 80 juta per bulan. "Karena itu harus ada efisiensi besar-besaran di perusahaan penerbangan Indonesia sehingga private company bisa masuk ke public service dan ada jaminan tinggi bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan penerbangan," ujar Akhmad.Mengenai masalah inefisiensi di industri penerbangan diakui Vice President Merketing Batavia Air Sjamsie Junus. Menurut Junus, kenaikan harga avtur sebetulnya sudah diantisipasi masing-masing perusahaan penerbangan. Namun yang menjadi persoalan adalah tingginya biaya operasional, termasuk banyaknya dana siluman yang harus dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan dengan besaran yang berbeda-beda tergantung tinggi rendahnya biaya operasional perusahaan bersangkutan.Dia lalu mencontohkan dana siluman yang harus dikeluarkan Batavia Air untuk setiap satu jam penerbangan yang besarnya mencapai 2 sampai 3 persen atau sekitar Rp 1 juta. Dana ini antara lain dikeluarkan untuk kemudahan pengisian bahan bakar. "Untuk mengisi cepat, kita perlu mengeluarkan dana tambahan untuk diberikan kepada petugas Pertamina. Karena, kalau tidak bisa mengganggu jadwal. Tetapi, tidak semua bandara ada daerah-daerah yang masih murni karena pesawatnya hanya sedikit," ungkap dia. (aan/)