DPD I Minta Munaslub, Ketua Golkar: Harus Secara Tertulis

Jakarta - Dorongan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar buat mengganti Setya Novanto menguat dari DPD I atau pengurus provinsi. Meski begitu, Golkar menjelaskan harus ada pernyataan tertulis yang dikeluarkan.

"Secara kuantitatif, kualitatif, misalnya oke (munaslub) itu diperlukan (karena) ada hal yang sangat penting dan memaksa, ada persetujuan dari dua pertiga jumlah DPD I. Oleh karena itu, saya belum melihat DPD I yang menyatakan terus terang dan itu nggak bisa hanya ucapan-ucapan, harus ada yang tertulis," kata Ketua DPP Golkar Rambe Kamarul Zaman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Baca juga: JK: Hasil Praperadilan Novanto Tak Pengaruhi Pelaksanaan Munaslub

Rambe menerangkan munaslub harus dilakukan oleh DPP Golkar. Perlu diadakan rapat pimpinan (rapim) jika ingin digelar munaslub.

"Pelaksananya munaslub adalah bodi itu sendiri, artinya adalah DPP Golkar. Kalau yang melaksanakan itu, apakah sesuai dengan aturan tidak diambil keputusannya dalam rapat pleno? Karena rapat pleno itu tingkatannya yang ketiga (setelah munaslub dan rapat pimpinan)," ujar Ketua DPP Bidang Kerja Sama dengan Ormas ini.

Anggota Komisi II DPR ini mengaku belum ada pembicaraan soal munaslub sampai saat ini. Golkar, disebutnya, masih mematuhi hasil rapat pleno pekan lalu.

Baca juga: Ini Poin Hasil Pleno Golkar yang Pertimbangkan Suasana Batin Novanto

"Saya hadir rapat di DPP juga rapat belum ada yang membicarakan soal itu. Korbid kepartaian bel ada kita membicarakan itu. Dari DPD juga rapat kemarin di DPD ya posisi sekarang adalah dalam posisi menunggu segala sesuatunya dengan kita sepakatlah apa yang diputuskan oleh pleno yang empat poin yang kemarin itu untuk kita pahami dan kita setujui," pungkasnya. (yas/dkp)