Ini Daftar Item Anggaran yang Dicoret dari Rapat Banggar DPRD DKI

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rencana RAPBD DKI 2018 sebesar Rp 77,1 triliun. Anggaran tersebut untuk beberapa sektor dan pos yang akan dikerjakan oleh Gubenur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno.

Namun dalam pembahasan rapat Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemprov DKI ada beberapa anggaran yang dicoret. Ada tiga anggaran yang dicoret oleh mereka.

Salah satu anggaran yang dicoret yakni memperbaiki dan merawat kolam air mancur di Balai Kota. Sekretariat DPRD mengusulkan anggaran perbaikan kolam dan air mancur ini sebesar Rp 620 juta. Diduga terburu-buru anggaran kolam renang di Jakarta Utara juga ikut terhapus.

"Karena saking semangatnya ini anggaran kolam renang Jakarta Utara juga sempat terhapus. Mohon dikembalikan lagi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2017).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Ratiyono membenarkan hal tersebut. Menurutnya, anggaran tersebut penting untuk pembangunan kolam renang.

"Iya, Pak, nanti kalau nggak dianggarkan kolamnya butek," ujar Ratiyono dengan nada bercanda.

Kemudian anggaran lain yang dicoret, dana hibah anggaran Rp 1,5 miliar untuk DPD RI. Dana tersebut diajukan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang dilakukan senator DPD perwakilan DKI.

"Jadi empat anggota DPD RI. Keempat di sana mengajukan rekapitulasi biaya kegiatan tahun 2018," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Darah DKI Michael Rolandi dalam rapat Banggar di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).

Rolandi menjelaskan dana tersebut diajukan oleh anggota DPD perwakilan DKI Jakarta untuk berbagai kegiatan. "Pengajuan proposal DPD, DPD kita ini kita punya empat wakil senator di DPD, AM Fatwa, Abdul Azis Khafia, Fahira Idris, dan Dailami Firdaus," katanya.

Pengajuan awal, anggota DPD RI mengajukan Rp 2,5 miliar dan akhirnya dirasionalisasi menjadi Rp 1,5 miliar. Kegiatan tersebut untuk diskusi interaktif anti-miras dan narkoba di kalangan remaja sebanyak empat kali dengan anggaran Rp 389 juta.

Anggaran pertunjukan kesenian dan kebudayaan Rp 232 juta dan diskusi 'Menuju Jakarta Baru' Rp 682 juta sebanyak 4 kali pertemuan. Kemudian pelatihan pengembangan diri pada remaja dan peran orang tua sebesar Rp 473 juta yang diselenggarakan 4 kali. Serta anggaran temu warga 9 kali Rp 641 juta, pembuatan laporan Rp 30 juta, serta biaya akuntan publik Rp 50 juta.

Selain itu, ada lagi anggaran yang dicoret yakni dana hibah pada dua yayasan untuk masyarakat yang pensiun. Dana hibah ini sejatinya akan diberikan untuk Paguyuban Werdatama Jaya sebesar Rp 2,1 miliar dan Yayasan Pensiunan DKI Jakarta sebesar Rp 739 juta.

"Ini kalau saya lihat dua-duanya (hibah) untuk (organisasi) pensiunan, ini duplikasi anggaran. Itu tolong dicoret, salah satunya, itu hampir Rp 3 miliar," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).

Sekda DKI Saefullah pun menanyakan apakah yayasan menerima dana dua tahun secara berturut-turut. Usai mempertimbangkan hal itu, Saefullah meminta izin pada pimpinan Banggar untuk mematikan dana tersebut.

Paguyuban Werdatama menampung pensiunan pejabat. Sedangkan Yayasan Pensiunan DKI Jakarta menampung pensiunan PNS DKI Jakarta.

"Kalau sudah dua tahun berturut-turut, sepakat kami matikan saja dua-duanya," ujar Saefullah. (fai/nkn)