DetikNews
Selasa 28 November 2017, 20:20 WIB

Nasib Guru Tidak Tetap di Jateng Tak Jelas, Ini Solusinya

Niken Widya Yunita - detikNews
Nasib Guru Tidak Tetap di Jateng Tak Jelas, Ini Solusinya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (Foto: dok. Pemprov Jateng)
Semarang - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berbicara keras tentang nasib guru tidak tetap (GTT). Menurutnya, status GTT saat ini tidak jelas.

Sebab, GTT diangkat oleh kepala sekolah karena banyak sekolah yang kekurangan guru. Di Jateng, kekurangan guru mencapai 49.631.

Perinciannya, TK, SD dan SMP sebanyak 38.859. Kemudian 4.732 guru SMA, 5.056 guru SMK, dan 934 guru SLB.

"Kondisinya darurat guru lalu, kepala sekolah inisiatif cari guru honorer," kata Ganjar dalam keterangan tertulis dari Pemprov Jateng, Selasa (28/11/2017).

Ganjar mengatakan itu dalam focus group discussion (FGD) yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Semarang, hari ini. Ganjar meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) segera memberi kepastian nasib jutaan GTT di Indonesia.

Namun ternyata keberadaan guru honorer atau GTT ini tidak diakui Kemendikbud. Aturan Kemendikbud, GTT tidak bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah.

"Sedangkan untuk mengangkat GTT, bupati/wali kota tersandera Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006, yang melarang pengangkatan guru honorer. Mereka tidak berani melanggar aturan," kata Ganjar.

Atas sengkarut persoalan itulah Ganjar dan PGRI Jateng menggelar FGD berjudul 'Solusi Kekurangan Guru dan Permasalahan GTT di Jateng'. FGD mengundang pejabat KemenPAN-RB, Kemendikbud, dan PGRI pusat.

Kepala Biro Hukum KemenPAN-RB Herman Suryatman mengatakan GTT bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun aturan PPPK masih digodok dalam rancangan peraturan pemerintah yang baru.

"Saat ini RPP sudah kami kirim ke Menteri-Sekretariat Negara, kami juga menunggu," katanya.

Ganjar kemudian mengirim pesan singkat kepada Mensesneg Pratikno. Ia mendapat jawaban bahwa RPP masih di KemenPAN-RB. Ganjar meradang.

"Ini bagaimana, GTT tidak bisa diselesaikan dengan politik setrika begini," tukasnya.

Dialog semakin menghangat ketika salah seorang pengurus PGRI Purbalingga mengatakan Pemkab Purbalingga akan mengangkat GTT secara resmi dengan dasar PP 19 Nomor 2017. PP itu merupakan turunan dari UU Guru dan Dosen yang pada Pasal 59 ayat 3 menyatakan pemerintah daerah wajib mengisi kekosongan guru demi kelangsungan proses belajar-mengajar.

Ganjar kembali bertanya kepada Herman apakah pengangkatan GTT dengan PP 19/2017 itu dibolehkan? Herman ternyata tidak tegas menjawab. Ia hanya menjelaskan bahwa Undang-Undang Kepegawaian hanya mengenal ASN dan PPPK.

Ganjar terus mendesak Herman untuk tegas. Sebab, menurutnya, KemenPAN-RB ikut bertanggung jawab dalam kisruhnya persoalan GTT dan PTT. "Jika ternyata penggunaan PP 19 bisa, mengapa harus menunggu revisi PP 48? Tapi, kalau ternyata tidak boleh dan Purbalingga sudah telanjur mengangkat kemudian kena masalah hukum bagaimana? Saya minta Saudara menjawab tegas di sini, boleh atau tidak boleh," kata Ganjar.

Setelah didesak, Herman baru menegaskan bahwa penggunaan PP 19 tidak dibenarkan. Pengangkatan GTT harus menunggu revisi PP 48.

Situasi semakin runyam karena penggunaan PP 19 didukung oleh Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dr Nurjaman. "PP itu lex specialis-nya di Undang-Undang Guru dan Dosen, jadi boleh saja," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi juga mengatakan beberapa daerah sudah menerapkan PP 19 tersebut. "Ada di Jawa Timur, NTB, dan beberapa kabupaten di provinsi lain. Bisa dan tidak ada masalah," terangnya.

Ganjar kemudian menengahi. Ia meminta PGRI Purbalingga berkoordinasi dengan bupati setempat untuk mengkaji penggunaan PP 19. Jika perlu, berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Jika BPK membolehkan, ini bisa jadi contoh untuk kabupaten/kota lain. Karena sebenarnya kawan-kawan GTT itu cuma butuh status jelas dan SK resmi agar bisa ikut sertifikasi," tegasnya.

Ganjar juga meminta KemenPAN-RB dan Kemendikbud segera berkoordinasi menyelesaikan persoalan GTT dan PTT. Jika pengangkatan GTT tidak bisa serentak dan cepat, setidaknya KemenPAN bisa memberi kelonggaran kepala daerah mengangkat GTT. Ia sendiri akan menghubungi Menteri PAN-RB agar segera mengambil langkah konkret.

"Akan saya telepon, agar revisi PP segera dipercepat," tegasnya.
(nwy/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed