Pengamanan Pilkada Serentak Melibatkan Tokoh Adat dan Ormas

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi usulan dana pengamanan pilkada yang mencapai Rp 2,71 triliun. Pengamanan pilkada melibatkan banyak stakeholder.

"Saya kira protap kepolisian sudah ada, protap BIN juga sudah ada, Kemendagri sudah ada," ujar Tjahjo di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (27/11/2017).

Baca juga: Persiapan Pilkada 2018, Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu

Tjahjo mengatakan konsolidasi demokrasi politik tidak bisa diukur dengan uang. Karena itu, dana yang diusulkan Polri untuk pengamanan Pilkada Serentak 2018 tidak bisa dibilang kurang atau tidak.

"Untuk konsolidasi demokrasi politik itu tidak bisa diukur dengan uang. Kita nggak bisa diukur apakah jumlah itu kurang atau tidak, kalau tingkat kerawanannya yang tadi digambarkan oleh Bawaslu biar diredam, semakin sedikit," tutur Tjahjo.

Baca juga: Pengamat: KPU Harus Buat Konsep Wisata Pemilu

Ia mengatakan tugas Polri menjaga kondisi tetap stabil sehingga KPU dan Bawaslu dapat menjalankan tugas. Tjahjo juga menyebut biaya keamanan tidak hanya dilihat melalui satu institusi, tapi juga lewat banyak lembaga yang terlibat.

"Jadi biaya keamanan jangan hanya dilihat untuk satu lembaga, tidak. Ini menyangkut kalau ada perbantuan TNI, menyangkut Satpol PP-nya, melibatkan masyarakat, tokoh adat, agama, 3.216 ormas terdata di negara kita juga harus dilihat secara jernih," tegas dia. (elz/elz)