Fadli Minta Nama Pengganti Panglima TNI Masuk DPR Sebelum Reses

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan akan segera mengirim nama calon Panglima Tentara Nasional Indonesia pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ini lantaran Jenderal Gatot akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat dari Presiden terkait nama calon Panglima TNI. Namun dia berharap Presiden Jokowi segera mengirimkan nama calon Panglima TNI. Meski tak ada ketentuan ideal tentang pergantian panglima TNI saat pejabat mendekati pensiun, namun perlu waktu untuk persiapan dan konsolidasi.

"Kami berharap Presiden segera menyiapkan (calon panglima TNI) karena (Jenderal Gatot) akan berakhir pada Maret. Kan harus ada persiapan," kata Fadli saat berbincang dengan detikcom, Selasa (28/11/2017).

Menurut Fadli, jika Panglima TNI yang baru harus terpilih tahun ini juga maka Presiden mesti segera mengirimkan nama sebelum DPR masuk masa reses pada 13 Desember mendatang. Namun jika pengganti Jenderal Gatot diputuskan tahun depan, maka nama Panglima TNI baru bisa dibahas setelah DPR selesai reses pada pertengahan Januari 2018.

"Idealnya kalau dilihat bisa lebih cepat tapi harus mengikuti masa sidang. Masa sidang kali ini pendek hanya sampai 13 Desember. Kalau tidak masa sidang ini, paling tidak masa sidang yang akan datang," tutur Fadli.

Lalu sosok Panglima TNI seperti apa pengganti Jenderal Gatot?

Menurut Fadli figur Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot haruslah yang bisa memperkuat pertahanan bangsa. Terutama kedaulatan bangsa yang meliputi darat, laut dan udara. Apalagi tantangan ke depan makin besar. Seperti besarnya potensi konflik di Laut China Selatan, pengamanan laut RI juga munculnya gerakan sparatis.

"Menurut saya perlu ada semacam pemikiran geo strategi, geo politik dan geo ekonomi. Walau pun kalau ditanya siapa dan dari mana (calon panglima TNI) itu hak prerogatif Presiden," kata dia.

Politikus yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu tak mempersoalkan asal kesatuan calon panglima TNI yang akan dipilih Presiden Jokowi. Undang-undang memungkinkan Panglima TNI berasal dari matra AD, AL atau pun AU. Syaratnya adalah calon panglima harus pernah menjabat kepala staf.

"Bisa saja dari KSAU, KSAL juga bisa tapi saya dengar akan mendekati masa pensiun. KSAD juga gak masalah. Bisa juga memikirkan rotasi dari matra yang ada," tutur Fadli Zon.

Saat ini ada tiga kepala staf yang berpeluang menjadi Panglima TNI. Ketiganya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto.

Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Bandung Muradi memprediksi kali ini besar kemungkinan Presiden Jokowi akan memilih Panglima TNI dari matra Angkatan Udara. Hal ini mempertimbangkan rotasi matra. Di mana Panglima TNI sebelumnya berturut-turut yakni Jenderal Moeldoko dan Jenderal Gatot Nurmantyo dari matra Angkatan Darat.

"Saya kira Presiden akan memilih opsi mengajukan Pak Hadi (KSAU)," kata Muradi. (erd/elz)