Menurut Agung, menunjuk seorang ketua lembaga yang posisinya setara dengan presiden tak boleh ceroboh. Jika saat ini Golkar mengangkat Ketua DPR baru melalui Plt Ketua Umum Idrus Marham, Agung khawatir ada yang meragukan legitimasinya.
"Sebaiknya dilakukan pengurus baru setelah munas. Khawatir kalau Plt nanti ada yang mempersoalkan legitimasi," ujar Agung di kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/11/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cepat-cepatlah ini munas karena bisa menyelesaikan banyak soal," ujar Agung.
Menurut Agung, DPP Golkar harus segera melakukan perbaikan terkait elektabilitas partai. Karena itu, dia menyebut agenda penggantian Ketua Umum Golkar segera dilangsungkan sebelum akhir tahun atau Desember ini.
"Kalau DPP Golkar mau sungguh-sungguh melakukan perbaikan, elektabilitasnya, maka jawabannya adalah munas. Munas itu dilaksanakan tidak lebih dari 2017. Munas digelar sebelum akhir tahun, sebelum Januari," jelas Agung. (gbr/fdn)











































