"Selama ini wajar (ada mahar) karena mesin partai harus bergerak, karena partai di daerah juga perlu dana. Kalau sudah tidak wajar, ini yang nggak boleh. Karena kalau berhubungan dengan partai, banyaknya, habisnya lebih banyak," kata Deddy dalam diskusi 'Menyongsong Pilkada Serentak yang Berkualitas di Lumbung Suara' di kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (27/11/2017).
Hal itu disampaikan Deddy untuk menjawab pertanyaan dari eks komisioner KPU Chusnul Mar'iyah. Dia menanyakan hal yang sama kepada Bupati Kudus Musthofa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain menganggap wajar, Deddy mengaku sebenarnya belum punya pengalaman. Saat Pilkada Jabar 2013, dia mengaku hanya mendukung Ahmad Heryawan.
"Saya belum berpengalaman ini, karena kemarin saya hanya mendukung Kang Aher saja. Jadi saya belum berpengalaman. Kalaupun ada, hanya memberikan bantuan, itu bukan karena pilkada," kata Deddy.
"Sekarang ini alhamdulillah tidak ada satu partai pun yang ngomong uang dengan saya atau belum kali ya, ha-ha-ha...," sambung dia dengan bercanda.
Sedangkan Musthofa mengaku selama menang dua periode dalam pemilihan Bupati Kudus, ia tidak mengeluarkan uang mahar. Menurut dia, partainya tidak memiliki prinsip seperti itu.
"Dua periode memenangkan saya. Saya terus terang saja dua kali pertarungan kebetulan di sebuah partai prinsipnya membangun kebaikan," sebut Musthofa.
"Saya dua periode ini tidak mengeluarkan mahar untuk parpol. Bukan berpura-pura baik, tapi yang jelas ini yang saya alami, nggak tahu ke depan," imbuh Musthofa. (dhn/elz)











































