Mbah Tardjo Desak Pengusul Hak Angket Mandiri Berjuang Serius

Jakarta - Anggota DPR pengusul hak angket (hak bertanya dan menyelidiki) kasus kredit macet Bank Mandiri diminta serius memperjuangkan usulannya tersebut. Upaya ini sangat diharapkan agar nasib usulan mereka tidak seperti kasus hak angket BBM dan gula ilegal yang gagal di tingkat paripurna.Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerdjogoeritno di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (3/6/2005)."Mereka harus belajar zaman Buloggate karena prosesnya masih panjang, masih harus ke Bamus dan baru ke paripurna. Jadi jangan hanya ramai di awal," kata Mbah Tardjo, panggilan akrab Soetardjo.Saat menerima usulan hak angket tersebut, tuturnya, dia sebetulnya sudah mengingatkan 88 anggota DPR yang menandatangani usulan itu bahwa yang akan mereka hadapi dalam kasus ini adalah musuh raksasa. "Mampu nggak membuka benteng mereka. Kalau saya menilai anggota DPR sekarang bukan melempem, tapi memang harus lebih semangat," ujarnya.Usulan hak angket kasus kredit macet Bank Mandiri disampaikan secara resmi oleh 88 anggota DPR dari 10 fraksi pada 19 Mei 2005. Usul hak angket ini ditandatangani 24 anggota FPAN, lima anggota FPD, 16 anggota FPDIP, empat anggota FPBR, 11 anggota FPPP, 10 anggota FPDS, empat anggota FBPD, delapan anggota FKB, dan dua anggota FPG.Kredit macet di Bank Mandiri ini mencapai triliunan rupiah, di mana dua dari perusahaan yang kreditnya macet itu dimiliki orang-orang penting di pemerintahan Presiden SBY, seperti PT Bakrie Telecom yang dimiliki Menko Perekonomian Aburizal Bakrie dan PT Semen Bosowa milik Wapres Jusuf Kalla dan Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud.Dari hasil audit BPK tahun 2003, kredit macet Bakrie Telecom di Bank Mandiri mencapai Rp 472 juta. Sedangkan kredit macet Bosowa berdasarkan audit BPK tahun 2002 mencapai Rp 1,44 triliun. Akibat kredit macet 24 perusahaan yang diaudit BPK, potensi kerugian negara mencapai Rp 20,7 triliun. (umi/)