DetikNews
Kamis 23 November 2017, 23:13 WIB

Soal Tim Gubernur Anies, Sumarsono Singgung 'Gubernur Bayangan' Era Ahok

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Soal Tim Gubernur Anies, Sumarsono Singgung Gubernur Bayangan Era Ahok Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono (Gibran Maulana/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) diisi 74 orang. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengingatkan potensi penyelewengan yang disebutnya 'gubernur bayangan' di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Soni, sapaan Sumarsono, mengatakan wacana TGUPP berisi 74 orang perlu diawasi dan diseleksi ketat oleh DPRD DKI Jakarta. Jika tidak, Soni khawatir, TGUPP ini malah jadi duri dalam daging di Pemprov DKI.

"Yang bahaya, mohon maaf, zaman Pak Ahok juga terjadi. Staf khusus tuh kalau masuk SKPD seperti gubernur bayangan dan lebih ditakuti daripada Pak Ahok karena selalu pinjam nama. Kedatangan dia seperti mempersonifikasi Pak Ahok," ujar Soni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

"Dia menjadi gubernur bayangan, bahaya. Ini (TGUPP Anies) pun bisa jadi gubernur bayangan. Biasa sekali orang meminjam nama pimpinan," imbuh dia.


Menurut Soni, tak ada yang bisa menjamin 74 orang dari TGUPP tersebut nantinya tak akan menyeret-nyeret nama Anies untuk mengambil suatu keputusan yang belum tentu Anies sendiri ketahui. Oleh karena itu, Soni mengingatkan wacana TGUPP ini mesti diawasi dan dibahas sematang mungkin.

"Ini situasi yang dihadapi SKPD. Saya bisa bayangkan 74 itu dia merasa terkawal oleh staf, apalagi kalau stafnya ilmunya lebih bawah dari SKPD. Bisa bayangkan secara moral pasti... kalau lebih hebat nggak apa-apa," ucap Soni.


Soni menekankan poin seleksi dalam wacana TGUPP berisi 74 orang ini. Anies, kata Soni, diharapkan mampu mengambil kebijakan yang tepat dan tegas.

"Pak Anies, kalau menyeleksi orang, harus profesional dan betul-betul expert dan diktator dalam tata regulasi yang jelas. Pergub direvisi dan dia memiliki tugas khusus dan kewenangan yang jelas bahwa tim ad hoc tidak punya hak mengambil keputusan," pinta Soni.

"Output-nya (TGUPP adalah) rekomendasi kepada Gubernur, itu yang penting. Jadi Gubernur yang membuat keputusan," pungkas dia.
(gbr/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed