Jokowi Minta Ulama NU Beri Rekomendasi Penanganan Ormas Intoleran

Mataram - Para ulama menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Presiden Joko Widodo berharap para ulama NU tersebut bisa menghasilkan kesepakatan yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah.

"Saya mohon, di munas ini agar pembahasannya disampaikan ke kami rekomendasi-rekomendasi, terutama yang berhubungan dengan pemerintah," kata Jokowi di lokasi Munas Alim Ulama Konbes NU di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/11/2017).

Baca juga: Termasuk Penyadapan, Ini 50 RUU di Prolegnas Prioritas 2018

Jokowi meminta agar munas alim ulama tersebut juga membahas soal gerakan radikal dan intoleran. "Yang berkaitan dengan gerakan radikalisme dan intoleran, apa yang harus dilakukan pemerintah. Karena pegangan kita sekarang sudah kuat, ada undang-undangnya," kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan telah meminta jajaran menteri Kabinet Kerja untuk menindak tegas terhadap aliran radikal dan intoleran yang ada di Indonesia. "Saya sudah minta kepada seluruh jajaran pemerintahan agar tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap aliran aliran radikal, aliran-aliran yang intoleran yang ada di negara kita, apa pun organisasinya," tegas Jokowi.

Baca juga: Komisi VIII: Ormas yang Dianggap Menyimpang Seharusnya Dibina

Selain itu, Jokowi mengatakan pemerintah menunggu rekomendasi mengenai ekonomi umat. Terlebih saat ini pemerintah tengah menggalakkan program redistribusi aset kepada umat.

"Kami tunggu bagaimana implementasi di lapangan, bagaimana bank umum syariah nanti bisa mem-backup atau bank konvensional bisa mem-backup agar lahan-lahan yang sudah terdistribusi itu betul-betul bisa produktif dan bermanfaat bagi umat. Sesuatu yang tidak mudah, gampang direncanakan, gampang diputuskan," jelas Jokowi. (jor/rvk)