Wali Kota Bima Arya Sarankan Menteri Naik KRL ke Istana Bogor

Bogor - Persoalan area parkir untuk patwal dan tamu di Istana Bogor selama Presiden Jokowi berkantor di Istana Bogor menjadi masalah yang kini masih dihadapi Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya menyarankan para menteri dan pejabat negara lain menggunakan kereta api jika ingin mengikuti rapat di Istana Bogor.

"Tapi gini ya, parkir sampai kapan pun tidak akan menampung semua. Yang paling penting itu kan menata transportasi publik, baik untuk warga maupun untuk pejabat. Kalau pejabat negara mau naik kereta, bagus sekali. Bayangkan ada berapa menteri di kabinet, setiap menteri misalkan ada 3 mobil dalam satu rangkaian. Bayangkan ada berapa ratus mobil masuk ke Bogor kalau mau rapat. Tapi kalau mereka gunakan gerbong khusus, misalkan mereka didrop di (Stasiun) Gambir, terus naik kereta api, sampai sini disiapkan shelter. Praktis kan," kata Bima Arya di Balai Kota Bogor, Kamis (23/11/2017).

Meski demikian, Bima Arya mengaku terus berkoordinasi dengan muspida untuk melakukan berbagai persiapan guna mendukung aktivitas Jokowi selama berkantor di Istana Bogor.

"Kita terus melakukan koordinasi dengan muspida, kemarin juga ada Kapolda. Jadi walaupun selama ini sudah ada sistem keamanan, karena kan selama ini Presiden tinggal di sini, namun ke depan kan ada peningkatan atau eskalasi aktivitas Presiden di Istana Bogor. Kalau selama ini hanya berangkat pagi pulang malam, dan sesekali melaksanakan rapat. Nah, ke depan akan melakukan rapat setiap hari di sini, bisa sampai pagi sampai malam," kata Bima Arya.

Selama ini, lanjut Bima, kendaraan-kendaraan patwal tamu Istana Bogor selalu mencari kantong parkir di seputar Istana. Beberapa titik yang biasa digunakan adalah area parkir Balai Kota Bogor dan area parkir Hotel Salak, yang berada di samping Balai Kota Bogor.

"Nah, ini yang harus kita antisipasi jangan sampai ada penumpukan di badan jalan, jangan sampai ada penumpukan parkir di badan jalan, dan tidak ada fasilitas parkir. Saya berkoordinasi dengan muspida untuk memetakan kantong-kantong parkir mana yang bisa digunakan, termasuk melarang dan mencegah parkir liar di jalan," pungkas Bima. (asp/asp)