Ombudsman Dorong Perkap Batas Waktu Penanganan Kasus

Jakarta - Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mendorong Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuat Peraturan Kapolri (Perkap) tentang batas penanganan kasus di kepolisian. Perkap dinilai perlu karena banyak masyarakat mengeluh tidak tertanganinya kasus yang dilaporkan.

"Kami mengharapkan Irwasum juga misalnya mendorong pembuatan Perkap tentang parameter penanganan kasus. Seperti contoh misalnya kalau kasusnya penipuan itu berapa lama, kalau kasusnya misalnya korupsi berapa lama," kata Adrianus kepada wartawan usai menemui Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).

Lewat Perkap, masyarakat menurut Adrianus akan memahami pola penanganan tindaklanjut aduan. Ombudsman juga bisa menjelaskan langsung ke masyarakat yang mengadu.

"Misalnya mendapatkan pengaduan dari masyarakat lalu bisa kami katakan, bahwa kalau misalnya kasusnya penipuan penggelapan misalnya, kalau pelaporannya baru tiga minggu itu belum (disebut) menunda," ujar Adrianus.

"Jadi kami butuh satu pegangan dari pihak Polri agar kemudian kami bisa mengatakan kepada para pelapor tunggu deh, sabar deh, karena memang Polri memang punya parameter begitu," sambung Adrianus.

Saran ini ditanggapi baik Irwasum Komjen Putut. Kepada Adrianus, Irwasum menjelaskan bermacam kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara.

"(Jawaban Irwasum) macam-macam, bisa bilang karena susah mengumpulkan alat bukti, ada yang DPO, ada yang karena overload, ada yang karena tersangka dipanggil tapi belum datang, ada yang karena entah di mana," ujar Adrianus.

(aud/fdn)