DetikNews
Kamis 23 November 2017, 09:46 WIB

Menolak Mundur dari DPR dan Golkar, Apa Strategi Novanto?

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Menolak Mundur dari DPR dan Golkar, Apa Strategi Novanto? Setya Novanto usai menjalani pemeriksaan di KPK (Foto: Grandyos Zafna/detikcom).
Jakarta - KPK resmi menahan Setya Novanto sebagai tersangka e-KTP. Walau sudah mendekam di balik jeruji rutan, Ketua DPR sekaligus Ketum Golkar ini ogah mundur dari posisinya.

Ditahannya Novanto membuat munculnya dorongan agar dia mundur atau bahkan dilengserkan dari posisi Ketua DPR dan Ketum Golkar. Dua lembaga tersebut tentu saja tak bisa dipimpin secara maksimal oleh seorang tersangka yang berada di balik jeruji.

Tak butuh waktu lama, MKD segera menggelar sidang pembahasan status Ketua DPR Setya Novanto. Sidang itu dijadwalkan pada Selasa (21/11/2017), 2 hari setelah Novanto ditahan.

Pada hari yang sama, dorongan menggoyang singgasana Novanto di partai berlambang pohon beringin juga kencang disuarakan. Hal ini jadi poin utama pembahasan dalam rapat pleno Partai Golkar.

Namun, Novanto melawan dari balik rutan. Melalui pengacaranya, Fredrich Yunadi--satu-satunya perantara yang saat itu bisa ditemui--dia mengatur strategi dengan menitipkan 2 pucuk surat.

Novanto kembali menabuh genderangnya. Tulisan tangannya tersebut sampai ke tangan Pimpinan DPR serta Pengurus DPP Partai Golkar.

Surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR berisi permintaan tak dicopot dari kursi Ketua DPR dan anggota dewan, serta agar sidang MKD tidak digelar dulu. Foto surat pernyataan dengan meterai Rp 6.000 dan tanda tangan Setya Novanto itu mulai merebak pada momen pasca MKD DPR membatalkan rapat bersama pimpinan fraksi-fraksi DPR hari itu.

Namun, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad membantah keputusan menunda pembahasan status Novanto disebabkan surat dari Ketua DPR itu. Alasan penundaan, ada sejumlah pimpinan fraksi yang tidak bisa hadir.

"Tapi kalau saya baca di media sosial itu kan suratnya permohonan. Permohonan kan bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan," ujar Dasco kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Lain lagi dengan DPP Partai Golkar. Surat itu datang pada saat kritis di mana pembahasan posisi Ketum Setya Novanto dalam rapat pleno berlangsung alot, hingga terjadi skors.

Surat itu akhirnya dibacakan di tengah rapat yang dipimpin Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid tersebut. Isinya menegaskan Novanto masih sebagai Ketum Golkar, juga penunjukan Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar. Tak hanya itu, Novanto juga menunjuk dua Plt sekjen, yaitu Yahya Zaini dan Azis Syamsuddin.

Golkar pun dibuat'tumbang' oleh secarik surat itu. Titah sang ketum dikabulkan. Hanya saja, partai berlambang pohon beringin ini memberi tenggat waktu hingga putusan praperadilan yang diajukan Novanto terhadap status tersangkanya.

"Keputusan rapat, mundur-tidak mundur (Setya Novanto), apabila gugatan ditolak, rapat pleno tetap memutuskan menyelenggarakan munaslub," tegas Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat.

"Plt berakhir hanya sampai praperadilan. Kalau minggu depan keluar P21, minggu depan kita bikin (rapat pleno untuk munaslub)," sambungnya.

Dikonfirmasi kepada Fredrich Yunadi, sang perantara yang berjasa memuluskan strategi Novanto, surat itu merupakan ide Novanto sendiri. Dia menegaskan hanya diminta tolong. Bahkan isinya saja, dia tidak tahu sebaba terbentur koridor sebagai penasihat hukum.

"Ya kan saya hanya dimintai bantuannya, karena beliau belum bisa ketemu sama orang partai, belum bisa ketemu sama orang dari dewan. 'Bisa tolong nggak, sampaikan sama mereka', oke, saya sampaikan, gitu aja. Saya dalam hal ini kan juga tidak mengetahui apa isinya, dia nulis sendiri, tanda tangan sendiri," terang Fredrich saat dihubungi detikcom, Rabu (22/11/2017).

Fredrich juga menekankan surat itu berisi permohonan Novanto supaya tidak dinonaktifkan dulu selama menjalani proses hukum ini. Fredrich kemudian mengaitkan ini dengan sidang praperadilan Novanto yang dijadwalkan tanggal 30 November mendatang. Tentunya Novanto akan kembali menduduki jabatannya jika gugatan praperadilan ini kembali menyatakan dia tidak pantas menjadi tersangka.

"Loh, kan sudah ketahuan. Kalau sekarang praperadilan misalkan dimenangkan lagi, apakah masih bisa dilanjutkan?" tukas Fredrich.

"Ya selesai, cukup dong. Praperadilan kan putusannya final and binding kan," imbuhnya.

Dengan demikian, Novanto nampaknya cukup optimis menghadapi praperadilan. Tetapi sekali lagi, 2 pucuk surat yang dibuat oleh Novanto agar tidak dilengserkan dulu, bersifat permohonan. Jadi hak penerimanya untuk mengabulkan atau tidak mengindahkan surat 'keramat' itu.

"Oh iya dong, jelas 100 persen itu (bisa dikabulkan atau tidak). Maksudnya itu adalah hak yang menerima surat. Kalau yang menerima surat dianggap dalam hal ini bisa dikabulkan silakan, (kalau) ditolak, bisa berdaya apa, saya tanya sekarang? Ada nggak dayanya beliau (Novanto)? Nggak ada kan. Beliau kan nggak bisa berbuat apa-apa," ujar Fredrich.
(nif/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed