DetikNews
Kamis 23 November 2017, 09:00 WIB

Menakar Kekuatan Surat Setya Novanto

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Menakar Kekuatan Surat Setya Novanto Novanto Usai Jalani Pemeriksaan di KPK (Foto: Grandyos Zafna/detikcom).
Jakarta - Pengamat hukum tata negara Refly Harun menilai surat Setya Novanto yang menolak dicopot dari Ketua DPR tidak berpengaruh apa-apa. Sebab, MKD bisa saja menyidangkan kasus Novanto karena sudah menjadi perhatian publik

"Surat itu tidak mempengaruhi apa-apa, karena MKD independen saja. Kan MKD itu memutuskan sesuatu berdasarkan laporan atau kasus itu sudah menjadi perhatian publik. Jadi walaupun tidak ada laporan karena kasusnya sudah jadi perhatian publik, jadi kan bisa saja MKD menyidangkan. Jadi kalau untuk Setya Novanto ini 2 dimensinya, dimensi hukum sama dimensi etik," kata Refly saat dihubungi detikcom, Rabu (22/11/2017).

Dalam dimensi hukum, menurut Refly, Novanto baru bisa dinonaktifkan sebagai Ketua DPR jika statusnya naik sebagai terdakwa. Sementara pelengseran tetapnya baru bisa dilakukan setelah putusan kasusnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Lain lagi untuk dimensi etik. Pilihannya mundur sukarela atau dimundurkan.

"Kalau mundur (sukarela), sepertinya dia (Novanto) tidak mau kan. Kalau dimundurkan, melalui Majelis Kehormatan Dewan atau dimundurkan oleh parpol. Nah, sekarang parpol tidak mau menggantikan, sekarang kan begitu. Padahal kan hak partai politik untuk menggantikan. Kedua, MKD sepertinya juga enggan. Nah, ini yang menurut saya, ini kan soal etika sesungguhnya. Jadi etika itu bisa mendahului proses hukum. Tidak harus menunggu kekuatan hukum tetap untuk diadili, begitu," tegas Refly.

Intinya ketika menyangkut etik, Refly menambahkan, MKD sudah bisa menyidangkan bahkan jauh-jauh hari. Ketika nama Novanto disebut-sebut di persidangan pun, seharusnya MKD berwenang menindak. Karena etika itu etik soal pantas dan tidak pantas.

Cek 20Detik: Fahri Hamzah Bacakan Surat Permohonan Setya Novanto

[Gambas:Video 20detik]


"Misalnya, apakah pantas seorang anggota DPR mangkir dari panggilan berkali-kali, ya kan? Apakah pantas seorang Ketua DPR kemudian sepertinya kabur, kucing-kucingan, lalu tiba-tiba kecelakaan. Lalu kecelakaannya seperti merekayasakan sesuatu, kan begitu," ujarnya.

Soal kepantasan itu kata Refly bisa dinilai dalam persidangan etik. Sebab, tindakan tidak pantas itu merupakan ranah etik.

"Jadi kalau dipandang tindakan tidak pantas, bagaimana pun dunia internasional mengikuti kasus ini kan. Jadi mencoreng wajah parlemen perbuatannya, ya bisa saja. Pelanggaran etik kemudian diberhentikan," tukasnya.

Refly memandang surat itu tidak mempengaruhi apa-apa meski memakai materai. Bagi Refly, surat itu hanya menunjukkan Novanto tidak mau mundur dari Ketua DPR.

"Suratnya nggak ada masalah. Surat itu tidak mempengaruhi apa-apa. Dia pakai meterai, tidak pakai meterai, tidak masalah. Maksudnya, ada surat, nggak ada surat nggak ada pengaruhnya. Jadi surat itu sendiri nggak ada manfaatnya sebenarnya. Cuma dengan surat itu, Setnov nggak mau mundur, udah gitu aja," pungkas Refly mengakhiri perbincangan.

Seperti diketahui, dari balik jeruji Rutan KPK, Novanto terus melakukan perlawanan. Dia mengirimkan surat bertuliskan tangannya dan dibubuhi meterai. Ada dua buah surat yang dibuat Ketum Golkar itu.

Surat pertama ditujukan kepada pimpinan DPR yang isinya meminta agar dia tak dicopot dari kursi Ketua DPR dan statusnya sebagai wakil rakyat dipertahankan. Dia juga meminta MKD tidak menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya.

"Mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya. Dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat... (tak terbaca), sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR-RI maupun selaku anggota Dewan," demikian penggalan surat yang tertanggal 21 November 2017 itu.

Kemudian surat kedua ditujukan kepada DPP Partai Golkar. Di surat itu, Novanto menegaskan masih sebagai Ketum Golkar. Ia juga menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar. Tak hanya itu, Novanto juga menunjuk dua Plt Sekjen, yaitu Yahya Zaini dan Aziz Syamsuddin.
(nif/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed