DetikNews
Rabu 22 November 2017, 21:56 WIB

GMPG Nilai Surat Novanto Seperti Wasiat Orang yang Tak Bisa Apa-apa

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
GMPG Nilai Surat Novanto Seperti Wasiat Orang yang Tak Bisa Apa-apa Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia (Foto: dok. detikcom)
Jakarta - Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menyebut surat yang ditulis Novanto agar tak dicopot sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR ibarat surat wasiat. Surat itu mengingatkan Doli pada cerita di sebuah film tentang pengusaha yang sudah tak bisa apa-apa.

"Itu kayak surat wasiat saja tuh, kayak orang kalau dilihat di film-film itu. Kalau ada orang pengusaha kaya pemilik perusahaan, nggak bisa melakukan apa-apa, dia tulis surat wasiat bahwa saya maunya ini," tutur Doli di Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).


Namun, bagi Doli, Partai Golkar tak bisa dikelola seperti perusahaan. Doli mengatakan seorang pimpinan tak bisa sembarang menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Ada mekanisme partai yang harus dilalui.

"Nah, pertanyaannya, Partai Golkar perusahaan atau tidak. Ini dikelola dengan cara perusahaan. Ada surat wasiat ditunjuk sama orang, ditunjuk mandatnya," tuturnya.

Selain itu, Doli menyoroti rapat pleno yang seolah-olah hanya mengakali pemikiran masyarakat. Golkar disebut ingin membangun citra positif dengan melakukan perubahan, padahal tidak sama sekali.

"Jadi ternyata kita menyaksikan lagi ada langkah-langkah seperti mengakal-akali saja. Mereka itu seolah-olah ingin membangun image di masyarakat, tetapi ternyata nggak dan ini sudah dua kali. Kemarin kan pleno sebelum SN praperadilan mau dinonaktifkan," imbuhnya.


Karena itu, Doli mengaku skeptis terhadap setiap pleno yang digelar oleh DPP Golkar. Menurutnya, Golkar diisi oleh orang yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok.

"Makanya saya bilang, setiap DPP itu mau rapat pleno, saya suka skeptis. Nah, itu terjadi orang yang ada DPP itu mengajarkan mengelola organisasi Golkar dengan mengumpulkan kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga di atas kepentingan partai. Jadi, ketika mau maju untuk perubahan, kemudian dihadapkan dengan kepentingan kelompok dan pribadi, itu mundur lagi," tuturnya.
(knv/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed