DetikNews
Rabu 22 November 2017, 20:45 WIB

Rapat dengan BKD DKI, 3 Anggota DPRD Tolak Jumlah Tim Gubernur

Mochamad Zhacky - detikNews
Rapat dengan BKD DKI, 3 Anggota DPRD Tolak Jumlah Tim Gubernur Tiga anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tidak menyetujui jumlah anggota TGUPP. (Zhacky/detikcom)
Jakarta - Tiga anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tidak menyetujui jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan jumlah anggota TGUP sebanyak 73 orang.

Salah satu anggota yang tidak setuju adalah Sekretaris Komisi C James Arifin Sianipar. Sebab, dari 73 orang, 45 orang di antaranya merupakan PNS. James khawatir masuknya PNS dalam tim tersebut justru menimbulkan tumpang-tindih kewenangan.

"Jadi kerjanya asisten ini seakan-akan tidak ada lagi, Pak. Contoh di Percepatan di bagian pembangunan sudah ada orang di situ. Sementara asisten ini apa lagi tugasnya? Masih ada deputi lagi. Sekarang artinya begini, ini kan jadi duplikat yang terjadi," papar James saat rapat dengan jajaran Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta di gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

Pembahasan tentang Tim Gubernur itu berlangsung alot. Komisi C belum mau menyentuh usulan anggaran karena masih terfokus pada jumlah anggota.

Di satu sisi, Kepala BKD Agus Suradika coba meyakinkan Komisi C tidak akan terjadi tumpang-tindih kewenangan. Kata Agus, Tim Gubernur nanti bukan mengerjakan tugas SKPD.

"Saya kira tidak akan terjadi duplikasi tugas. Kita belum bicara jumlah, ya. TGUPP juga bisa mewakili gubernur untuk acara-acara protokoler, tim yang memang mengasistensi, memberikan rekomendasi, masukan, kepada Pak Gubernur terkait kerja SKPD," terang Agus.

Selain memberikan masukan, anggota TGUPP menjadi telinga gubernur. Apabila gubernur tengah sibuk dan tak bisa berdiskusi soal kebijakan dengan jajaran SKPD, anggota TGUPP-lah yang menggantikan.

"Jika SKPD ada, misalnya, macet komunikasi karena kesibukan Pak Gubernur, ini bisa di-cover tim TGUPP, Pak, yang kemudian memang sehari-harinya di mana ada Pak Gubernur bisa memberikan masukan," jelas Agus.

Pembahasan TGUPP pun terpaksa ditunda hingga menunggu kehadiran Kepala Biro Organisasi Reformasi Birokrasi DKI Jakarta Dhani Sukma. Anggota yang tidak setuju selain James adalah Ruslan Amsyari dan Tandanan Daulay.

Sebelumnya, anggaran Tim Gubernur sudah teralokasi dalam RAPBD DKI Jakarta 2018. Besarannya Rp 28,57 miliar untuk 73 anggota.
(zak/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed