Kader Daerah Bicara soal Golkar yang Kini Potensi Jadi Beban Jokowi

Jakarta - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono berbicara soal kepemimpinan baru di partai berlambang beringin itu. Wisnu menyebut Golkar membutuhkan sosok ketua umum yang tidak hidup dari partai.

"Ke depan, (perlu) ada pemimpin yang tidak hidup dari partai, tapi menjiwai dan loyal kepada partai untuk menghindari money politics," kata Wisnu.

Hal itu disampaikan Wisnu dalam diskusi yang digelar di Sekretariat PPK Kosgoro 1957, Jln Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (22/11/2017). Hadir juga Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, dan pengamat politik Ray Rangkuti.

Baca juga: Kader Sebut Golkar Tumbang Melawan Dua Pucuk Surat Novanto

Wisnu mengatakan hal tersebut untuk menyoroti dinamika yang sedang terjadi di tubuh Golkar saat ini. Menurutnya, salah satu penyebab Golkar mengalami penurunan tingkat kepercayaan dari masyarakat adalah ada sebagian tokoh Golkar yang masih hidup dari partai.

"Mungkin salah satu penyebabnya tokoh-tokoh di Golkar sebagian hidupnya dari partai, ini yang jadi permasalahan, yang jadi permasalahan atas bagian dari mereka ini, hidup dari partai," tuturnya.

Karena itu, Wisnu menilai pengurus DPP seharusnya mulai berbenah. Kesalahan yang pernah diperbuat sebelumnya jangan sampai terulang pada periode berikutnya. Dia meminta pengurus DPP tidak rabun terhadap permasalahan yang ada.

Baca juga: Agar Elektabilitas Naik, Golkar Disarankan Ganti Ketum

"Saya meyakini lebih banyak ingin pembaruan total. Apa kita mampu melakukan perubahan total. Karena kita ingin clean and clear," ujar Wisnu.

Selain itu, Wisnu menyebut Golkar sebagai partai pendukung pemerintah harus meningkatkan citra baik pemerintah. Dia tak ingin Golkar menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dia menyoroti soal permasalahan Golkar menyangkut kasus sang ketum, Setya Novanto, yang kini ditahan KPK. Ketua DPR itu menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Baca juga: SMRC: Elektabilitas PDIP 21,7%, Gerindra 9,3%, dan Golkar 9%

Novanto pun terancam terdepak dari posisi Ketum Golkar dan Ketua DPR. Hanya, dia masih berusaha melawan dan kini Golkar memutuskan menunggu hasil praperadilan Novanto soal status tersangkanya.

Dinamika-dinamika yang terjadi di Golkar dianggap membuat elektabilitas Partai Golkar menurun. Sementara sebelumnya ada di angka 14%, kini elektabilitas Golkar disebut tinggal setengahnya. Ini dinilai akan menjadi beban bagi Jokowi.

"Kita pendukung pemerintah hari ini. Kenapa Presiden Jokowi mau didukung? Karena kita 14 persen. Kalau kita 7 persen belum kita dilirik. Jadi beban," ucap Wisnu. (knv/elz)