Tangkal Hoax, MenPAN-RB Kumpulkan Humas Pemerintah di Palembang

Tangkal Hoax, MenPAN-RB Kumpulkan Humas Pemerintah di Palembang

Raja Adil Siregar - detikNews
Rabu, 22 Nov 2017 13:47 WIB
MenPAN-RB Asman Abnur (Raja Adil/detikcom)
Palembang - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menggelar pertemuan bersama seluruh pejabat humas serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Palembang. Dia berharap seluruh pejabat humas melakukan inovasi saat menyampaikan informasi ke masyarakat untuk menangkal berita bohong alias hoax.

"Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, penggunaan media sosial untuk menyebarkan berita hoax juga semakin beragam. Untuk itu, pemerintah tidak boleh kalah dan harus mampu mengatasi persoalan-persoalan ini melalui inovasi penyampaian informasi humas pemerintah," terang Asman saat membuka acara Sinergi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) yang diikuti seluruh pejabat humas di Indonesia, di Hotel Novotel, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (22/11/2017).

Dalam kesempatan itu, Asman meminta seluruh elemen berperan aktif menangkal hoax yang sudah menjamur dan meresahkan warga. Jadi setiap informasi yang disampaikan harus dapat dipastikan kebenarannya ketika sampai ke masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan peran humas tersebut, dia optimistis peredaran berita hoax bisa ditangkal. Apalagi menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 ataupun saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, berita hoax diprediksi bakal marak.

"Semua berita hoax dapat ditangkal kalau humas itu memberikan informasi sampai pada masyarakat. Jadi humas memang harus cepat respons dan saat menyampaikan informasi harus sampai pada masyarakat, tidak boleh berputar-putar, tidak boleh lama," sambungnya.

Untuk menangkal hoax, Asman juga akan memperbaiki sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menegaskan tidak boleh lagi ada kolusi atau titipan-titipan dari pejabat. Seluruh calon ASN harus bisa bersaing melalui kemampuan masing-masing.

"Sekarang sistem rekrutmen tidak bisa dibantu oleh pejabat, oleh beking-bekingan. Semua harus menjadi ASN melalui proses rekrutmen berdasarkan kemampuan masing-masing calon, sehingga mulai dari daerah sampai pusat semua sama-sama mendukung ini, " tutupnya.

Terakhir, dia meminta warga tidak menyiarkan berita-berita hoax karena dapat merugikan warga lain. Dia juga berpesan agar seluruh kebijakan disampaikan langsung oleh pemerintah melalui pejabat humas dan media informasi pemerintah secara resmi. (ams/ams)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads