3 Bulan Kasus Pidato Viktor, Disetop Bareskrim Dilempar ke MKD

Arief Ikhsanudin - detikNews
Rabu, 22 Nov 2017 06:28 WIB
Foto: Viktor Laiskodat (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Ketua Fraksi Nasdem di DPR Viktor Laiskodat membuat pidato kontroversial di depan konstituennya di NTT pada Agustus 2017. Dia menyinggung empat partai politik yang dianggapnya mendukung khilafah dan anti-Pancasila.

"Sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ini ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra. Partai nomor dua itu namanya Demokrat. Partai nomor tiga namanya PKS. Partai nomor empat namanya PAN. Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran," kata Viktor yang pidatonya bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Empat partai yang disebut Viktor bereaksi. Berbekal rekaman video pidato, mereka melaporkan Viktor ke Bareskrim Polri. Partai Gerindra sebagai pelapor pertama mengatakan Viktor memprovokasi rakyat.

"Viktor Laiskodat itu memprovokasi rakyat untuk saling membunuh, itu di antaranya sesama anak bangsa diperintahkan untuk membunuh. Gimana Viktor Laiskodat itu menyatakan, kalau dia yang datang ke kita, daripada kita yang dibunuh, kita bunuh duluan. Itu salah satu," ujar Ketua DPP Gerindra Iwan Sumule di Bareskrim Polri, gedung KKP, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (4/8)

Iwan menyebut Viktor melemparkan pernyataan bohong karena menyebut Gerindra mendukung kelompok ekstremis. Padahal, menurutnya, Gerindra jelas mengedepankan Pancasila sebagai dasar partai.

"Hal yang menurut saya adalah sebuah kebohongan karena di visi-misi Partai Gerindra sudah sangat jelas adalah mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sementara, tuduhan Viktor Laiskodat kepada Partai Gerindra salah satunya ditempatkan di urutan nomor satu sebagai partai yang mendukung terwujudnya negara khilafah," ujar Iwan.

Partai NasDem langsung pasang badan. Mereka memberikan batuan hukum bagi Viktor.

NasDem berkeyakinan apa yang diucapkan oleh Viktor tidak salah. Dia menyampaikan kondisi bangsa saat itu.

"Jelas dong (memberi bantuan hukum), kan kita satu kesatuan beliau bertugas ke NTT dalam rangka reses bertemu dengaan konstituen. Kemudian di sana menyampaikan kegelisahannya di masyarakat bahwa sudah banyak terjadi intoleransi oleh banyak oknum-oknum LSM, dan kemudian setelah itu ada celetukan dia jawab," kata Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani saat menjawab pertanyaan apakah akan memberi bantuan hukum, saat ditelepon, Sabtu (5/8) malam.

Polisi menindaklanjuti laporan dengan memanggil pelapor dan Partai Nasdem. Iwan, selaku pelapor kecewa dan merasa penyidik lambat menindaklanjuti laporannya.

"Saya menyayangkan ada sedikit keterlambatan yang kurang responsif. Sementara saya melihat bahwa ketika ada posting-an di medsos, polisi sangat responsif, bahkan sangat cepat reaksinya menangkap. Sementara kita tahu si Viktor ini berpidato di dunia nyata," kata Iwan di Bareskrim, Senin (11/9).

Tiga bulan berselang, polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus Viktor. Polisi beralasan Viktor memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR sehingga tidak bisa diproses.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak mengatakan pidato itu dilakukan saat Viktor melaksanakan tugas sebagai anggota dewan. Saat itu, anggota dewan menjalani masa reses dan menemui konstituen di daerah pemilihannya.

"Itu kita dapat informasi bahwa dia laksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas. Ada surat tugas. Sehingga berlaku hak imunitas diatur Undang-Undang MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR. Sudah hasil penyelidikan," kata Herry, Selasa (21/11).

Saat ditegaskan apakah kasusnya akan dihentikan atau tidak, Herry menjawab kasus pidananya tidak mungkin disidik. Sebab, ada hak imunitas yang melindungi Viktor.

"Pidananya udah nggak mungkin (disidik) karena imunitas. Bukan nggak ada unsur pidana, tapi ada hak imunitas yang melindungi dia. Pidana mungkin ada, tapi dia anggota DPR," katanya.

Polisi pun melemparkan kasus pidato ini kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), "Kewenangan ada di MKD, bukan di polisi karena hak imunitas. Jadi MKD yang berhak mengatakan di situ ada pelanggaran etika atau tidak," tutur Herry. (aik/jbr)