.webp)
"Plt ketum dalam pengertian sampai 2019 ya. Bukan Plt konsolidasi," ujar Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017).
Nurdin menjelaskan Plt konsolidasi yang sifatnya sementara itu biasanya didelegasikan kepada dia sebagai ketua harian dan Sekjen Golkar, Idrus Marham. Namun Plt ketum yang akan dibahas siang ini bersifat tetap atau hingga masa periode 2014-2019 berakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Plt konsolidasi itu otomatis ketua harian bersama sekjen. Ya saya maksud Plt sampai 2019. Itu beda. Ada Plt sementara untuk mengantar munas atau konsolidasi. Ada Plt yang definitif," kata Nurdin.
Hanya, keputusan soal Plt sendiri masih akan dibahas bersama forum pleno DPP nanti. Sebab, masih ada opsi lain, yakni musyawarah nasional luar biasa (munaslub) atau munas untuk pengganti Novanto dari posisi Ketum Golkar.
"Kalau misalnya bahwa diputuskan munaslub, maka tidak perlu ada Plt, cukup ketua harian, korbid, dan sekjen yang mengendalikan partai membentuk panitia penyelenggara untuk menyelenggarakan munas," tutur Nurdin.
Sementara itu, untuk penunjukan Plt ketum, disebutnya harus dikukuhkan dalam mekanisme dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas). Dua opsi itulah yang akan dipilih dalam pleno siang ini.
"Plt ini dikuatkan dikukuhkan dalam forum rapimnas. Forum rapimnas itu mekanisme pengambilan partai satu tingkat di bawah munas. Legal juga. Tergantung rapat pleno. Apakah Plt atau munas," urainya.
Baca juga: DPR Hancur, Setya Novanto Didesak Mundur |
Rapat pleno tak hanya membahas posisi Novanto sebagai ketum. Golkar juga akan membahas pergantian Novanto sebagai Ketua DPR karena sudah banyak muncul desakan akan hal tersebut.
Novanto kini ditahan setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Dia ditahan di Rutan KPK selama 20 hari. (elz/tor)
