"Nanti akan kita bahas kebutuhan organisasi, kalau misalnya bahwa diputuskan munaslub, maka tidak perlu ada Plt," ujar Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017).
Namun, bila pleno memutuskan menggelar munaslub, Nurdin menyebut pelaksanaannya harus dilakukan pada Desember. Penyelenggaraan harus dilakukan secepatnya karena pada Februari parpol mesti mempersiapkan pendaftaran pilkada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penunjukan Plt Ketum Golkar, menurut Nurdin, dapat dikukuhkan dalam forum rapimnas. Keputusan pada rapimnas, ditegaskan Nurdin, legal.
Rapat pleno DPP digelar dengan pembahasan utama mengenai posisi Setya Novanto sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR. Status Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP membuat partai harus mempertimbangkan penunjukan Plt atau pemilihan ketum baru. (fdn/elz)