Menkominfo Bantah RI Internasionalisasikan Kasus Aceh

Jakarta - Upaya menginternasionalisasikan kasus Aceh ditepis Menkominfo Sofyan Djalil. Pembentukan tim monitoring yang memicu kekhawatiran sejumlah kalangan di dalam negeri ditegaskannya masih berupa ide.Sebab untuk merealisasikan tim yang akan melibatkan ASEAN dan Uni Eropa itu, kata Sofyan, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut antara RI dan GAM.Hal ini disampaikan Sofyan Djalil usai melantik pejabat baru di lingkungan departemennya di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (2/6/2005). "Tidak ada internasionalisasi masalah," tegas Sofyan.Namun disampaikan Sofyan, untuk mencapai suatu kesepakatan, RI-GAM memerlukan tim monitoring sebagai wasit. Tim ini diperlukan agar kedua belah pihak benar-benar menjalankan tugasnya masing-masing."Jadi tim monitoring ini tidak ada hubungannya dengan internasionalisasi masalah di Aceh. Tim ini masih dalam bentuk ide," tegasnya.Mencuatnya ide pembentukan tim monitoring hasil pertemuan RI-GAM di Helsinki, Finlandia, pada 26 Mei 2005 lalu langsung memicu reaksi keras dari Ketua DPR Agung Laksono dan anggota DPR yang membidangi masalah pertahanan, luar negeri dan informasi. Bahkan, Agung Laksono akan melayangkan surat kepada Presiden SBY untuk menghentikan pertemuan antara RI dan GAM.Keterlibatan ASEAN dan Uni Eropa secara langsung di lapangan dinilai berbahaya karena akan membuka peluang semakin besar intervensi asing dalam penyelesaian kasus Aceh.Kemajuannya Sudah 90%Terkait pertemuan ketiga RI-GAM di Helsinki, Sofyan mengungkapkan, telah mencapai kemajuan yang sangat berarti. Kemajuannya mencapai 90 persen dibandingkan pertemuan sebelumnya."Saya bisa sebutkan begitu. Maksudnya hal-hal yang prinsipil sudah kita kerjakan dan diskusikan. Sudah ada kesepahaman umum," katanya.Dengan adanya kesepakatan itu, maka kedua pihak tinggal menyusun draf sebagai bahan perjanjian akhir. Semua pembicaraan yang dilakukan RI-GAM dalam tiga pertemuan itu, katanya, telah dikodifikasi.Saat ditanya poin-poin kesepahaman umum apa saja yang telah disepakati antara RI-GAM, Sofyan mengatakan, hampir di semua masalah. "Cuma ada beberapa poin yang belum kita capai. Namun begitu banyak juga poin yang sudah mencapai titik temu. Tetapi kita telah sepakat untuk tidak membuka dulu," tuturnya.Mengenai permintaan GAM soal pembentukan partai lokal di Aceh, Sofyan mengatakan, soal tersebut tidak dianggap lagi karena kedua pihak telah mengusahakan penyelesaian secara memuaskan melalui mekanisme hukum dan konstitusi Indonesia. "Dan pihak GAM sedang memikirkan secara serius untuk mencari mekanisme tersebut," katanya.Terkait rencana penarikan pasukan TNI dari GAM, Sofyan mengakui hal itu masuk dalam kesepakatan. "Ya tentu, kalau perjanjian perdamaian tercapai di Aceh maka itu (pasukan) tidak perlu lagi," tegasnya.Namun Sofyan berharap penarikan pasukan di Aceh dilakukan secara paralel dengan peletakan senjata oleh GAM. "Harus sama dong, harus paralel," tandas Sofyan.Dia menambahkan, RI-GAM akan kembali menggelar pertemuan pada Juli 2005 nanti. Namun kapan persisnya, dia tidak mengungkapkan. "Tanggalnya masih tentatif, mudah-mudahan selesai Juli lebih bagus," katanya. (umi/)