Operasi Opini Disebut Bukan untuk Batasi Informasi soal Papua

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan tujuan Operasi Opini bukan untuk menyaring informasi terkait kondisi di Papua. Tapi sebagai penyeimbang informasi pembangunan infrastruktur di Papua.

"Oh, nggak (memfilter). Menyeimbangkan, begitu lo. Yang salah jadi seimbang," ucap Rudiantara di gedung Kemenko Pulhukam, Jalan Merdeka Barat, Senin (20/11/2017)

Rudiantara menilai harus ada keberimbangan informasi di masyarakat antara soal kelompok kriminal bersenjata dan pembangunan infrastruktur di Papua. Rudi memandang, karena penyanderaan itu, informasi soal pembangunan di Papua seolah-olah terhenti.

"Artinya, pemberitaan tentang pembangunan di Papua yang berkaitan dengan infrastruktur, khususnya jalan tol, bandara, kemudian pelabuhan laut dan Palapa Ring (sistem jaringan internet dalam laut). Palapa Ring saja ada lebih 30 kabupaten Papua dan Papua Barat harus selesai dan dioperasikan tahun 2019," paparnya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 'Operasi Opini' soal Kondisi Papua

Kata Rudiantara, sederet pembangunan itu merupakan keberhasilan pemerintah. Namun pembangunan itu seolah tertutupi dengan penyanderaan oleh KKB.

"Itu sendiri sebetulnya keberhasilan kita sama-sama membangun, keberhasilan Papua. Hanya karena kemarin (kelompok kriminal bersenjata) seolah-olah ditiadakan (informasi pembangunan). Jadi usaha untuk membangun komunikasi di Papua itu digencarkan lagi," ujarnya.

Sayangnya, Rudiantara belum mau menjelaskan lebih jauh soal konsep Operasi Opini itu. Dia memprediksi bisa saja melalui media sosial atau produk jurnalistik seperti media online atau cetak.

"Operasi Opini itu bisa berbagai cara, ya. Medianya bisa media cetak online, medsos, tentunya dengan berbagai media," imbuhnya.

Rudiantara juga membantah bila dikatakan operasi itu akan menutup otomatis situs online atau akun media sosial yang berbau 'Kemerdekaan Papua'. Kominfo, kata Rudiantara, akan mengacu pada UU Pers dan Dewan Pers.

"Jadi begini, media itu katakanlah media online atau cetak. Kalau itu produk jurnalistik, kami mengacu pada UU Pers dan jelas dan acuannya adalah mitra saya Dewan Pers, begitu saja," pungkasnya. (idh/idh)