Penyerapan Tak Maksimal, Pemprov DKI Minta PAUD Tertib Administrasi

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendorong penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk tertib administrasi. Anggaran untuk PAUD diketahui hanya terserap dari Rp 56 miliar dari anggaran Rp 80 miliar.

"Kan seharusnya minimal murid ada 12 tapi ada 3 yang sudah dibikin. Jadi dari Rp 80 miliar baru bisa terserap Rp 56 miliar. Karena untuk bisa mendapatkan bantuan pemerintah pusat ada syaratnya," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Sopan Adrianto di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).

Sopan menyoroti masih banyaknya PAUD yang belum berstandar mulai dari persyaratan murid, kualifikasi guru, hingga izin operasional. Dia menyebut aturan administrasi tersebut merupakan hal yang baku dari pemerintah pusat

Baca juga: DPRD DKI Apresiasi Langkah Anies Anggarkan Rp 8 M Untuk Guru PAUD

Baca juga: Jalan Sehat Bersama Guru PAUD, Anies Apresiasi Keikhlasan Pengajar

"Kan aturan pemerintah sudah mengatur seperti itu. Bukan Dinas Pendidikan mempersulit. Makanya kita sosialisasikan. Kita kan ingin segera ketemu, diskusi, ini loh PAUD," sebutnya.

Sopan mengatakan terdapat 6 ribu PAUD yang terdaftar di DKI. Namun hanya setengahnya saja yang baru terdaftar.

"6 ribu yang terdaftar tapi yang standar dan belum berstandar. Ini yang bisa menerima baru separuhnya," terangnya.

Sopan akan berjanji agar PAUD di DKI dapat kembali menerima anggaran di tahun ini. Dia mengatakan Pemprov telah menyediakan anggaran tersebut.

"Ini duitnya ada kok, kecuali nggak ada duitnya," sebutnya.

(fdu/rvk)