Hal itu dikatakan pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menanggapi dampak kasus Novanto, yang di antaranya soal wacana penggatian kepemimpinan di partai berlambang pohon beringin tersebut. (Baca juga: JK Dorong Golkar Segera Gelar Munaslub Ganti Setya Novanto)
Menurut Hendri, kalau penggantian itu menjadi keniscayaan, adalah hal yang wajar jika terjadi perbedaan rekomendasi terhadap figur-figur yang bakal dijagokan Golkar pada Pilkada 2018.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, tambah pria yang juga pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu, perubahan ketua umum di Golkar ini bisa dengan berbagai cara, mulai dari skema PLt hingga Munaslub. Munaslub ini bisa dilaksanakan namun pasti akan mendapatkan tantangan dari para loyalis Novanto.
Menurut Hendri, saat ini yang paling aman dan netral memegang kendali Golkar memang sosok yang berada dalam pemerintahan. Sosok JK dianggap paling tepat memimpin Golkar dalam masa transisi ini. Sebab, selain tidak akan mengganggu dukungan terhadap Jokowi di 2019, JK juga tokoh senior yang dapat diterima kelompok mayoritas di Golkar.
Nah, bila ada ketua baru maka perubahan rekomendasi pilkada sangat mungkin terjadi, apalagi untuk daerah strategis yang memiliki suara besar di pemilu 2018.
"Contohnya, Jawa Barat, bisa saja Ridwan Kamil kehilangan tiket. Jawa Timur, Sumatera Utara atau kota Bandung misalnya bisa kena imbas juga. Kita tunggu saja siapa yang akan jadi PLT atau langsung Munaslub. Hanya saja, perubahan tiket sangat mungkin terjadi," tegasnya.
(a2s/a2s)











































