Novanto Ditahan KPK, Tiket Pilkada Golkar Bisa Berubah

Novanto Ditahan KPK, Tiket Pilkada Golkar Bisa Berubah

Andi Abdullah Sururi - detikNews
Minggu, 19 Nov 2017 16:15 WIB
Novanto Ditahan KPK, Tiket Pilkada Golkar Bisa Berubah
Foto: @hendri.satrio
Jakarta - Jika terjadi munaslub Partai Golkar terkait penahanan Setya Novanto oleh KPK, maka dinilai wajar apabila ada perubahan penerima tiket atau rekomendasi untuk Pilkada 2018.

Hal itu dikatakan pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menanggapi dampak kasus Novanto, yang di antaranya soal wacana penggatian kepemimpinan di partai berlambang pohon beringin tersebut. (Baca juga: JK Dorong Golkar Segera Gelar Munaslub Ganti Setya Novanto)

Menurut Hendri, kalau penggantian itu menjadi keniscayaan, adalah hal yang wajar jika terjadi perbedaan rekomendasi terhadap figur-figur yang bakal dijagokan Golkar pada Pilkada 2018.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketua umum yang baru di Golkar akan memiliki kewenangan untuk membuat perubahan itu, karena akan berpengaruh juga pada kepemimpinan jangka panjang sang ketua baru. Ketua baru pasti akan lebih memilih calon pemimpin daerah yang loyalis Golkar sejati daripada calon yang cuma numpang perahu saja," ujarnya di Jakarta, Minggu (19/11/2017).

Selanjutnya, tambah pria yang juga pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu, perubahan ketua umum di Golkar ini bisa dengan berbagai cara, mulai dari skema PLt hingga Munaslub. Munaslub ini bisa dilaksanakan namun pasti akan mendapatkan tantangan dari para loyalis Novanto.

Menurut Hendri, saat ini yang paling aman dan netral memegang kendali Golkar memang sosok yang berada dalam pemerintahan. Sosok JK dianggap paling tepat memimpin Golkar dalam masa transisi ini. Sebab, selain tidak akan mengganggu dukungan terhadap Jokowi di 2019, JK juga tokoh senior yang dapat diterima kelompok mayoritas di Golkar.

Nah, bila ada ketua baru maka perubahan rekomendasi pilkada sangat mungkin terjadi, apalagi untuk daerah strategis yang memiliki suara besar di pemilu 2018.

"Contohnya, Jawa Barat, bisa saja Ridwan Kamil kehilangan tiket. Jawa Timur, Sumatera Utara atau kota Bandung misalnya bisa kena imbas juga. Kita tunggu saja siapa yang akan jadi PLT atau langsung Munaslub. Hanya saja, perubahan tiket sangat mungkin terjadi," tegasnya.


(a2s/a2s)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads