Akbar: Golkar Wajar Minta Jatah Lebih Posisi Menteri

Jakarta - Suatu kewajaran apabila Partai Golkar sebagai pemenang Pemilu meminta lebih banyak jatah posisi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Namun, untuk me-reshuffle kabinet, itu merupakan hak preogeratif Presiden."Kita tahu bahwa Presiden telah menyatakan akan melakukan evaluasi dalam waktu setahun. Itu berarti bulan Oktober. Kita tunggu saja," kata Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung di sela-sela peluncuran buku "Menuju Indonesia Jaya" di Hotel Shangrilla, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2005).Sesuai konstitusi, reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden. Namun, lanjut Akbar, masyarakat dapat saja memberi masukan dengan memberi kritik apabila suatu menteri tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. "Tapi, pada akhirnya, karena pemerintahan presidensial, semuanya berpulang pada keputusan Presiden," jelas mahasiswa S3 Jurusan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada (UGM) ini.Akbar juga menjelaskan, selain sebagai partai pemenang Pemilu, posisi Partai Golkar sekarang ini merupakan pendukung pemerintah. Hal ini disebabkan Ketua Umum Partai Golkar menjabat sebagai Wakil Presiden. "Jadi wajar apabila Golkar meminta kursi lebih di kabinet," ungkapnya.Akbar juga menjelaskan mengenai pertemuan delapan tokoh di kediaman Try Sutrisno yang kemudian mendirikan Forum Indonesia Raya. Pertemuan itu lebih pada reunifikasi. Tidak ada agenda-agenda politik dalam pertemuan tersebut. "Pertemuan itu lebih pada untuk meneguhkan pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa," katanya diplomatis. (atq/)