Menpora Tolak Kartu Pos Undian

Jakarta - Menpora Adhyaksa Dault menolak tegas pengedaran kartu pos undian dengan foto para atlet. Menurutnya, kartu pos berhadiah itu, ujung-ujungnya judi. Demikian disampaikan oleh Menpora kepada wartawan usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2005). "Saya dengan tegas menolak undian tersebut. Karena jelas dapat menimbulkan judi," ujar Adhyaksa. Hal ini berlawanan dengan pernyataan Adhyaksa sebelumnya. Semula, mantan ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung rencana pembuatan kartu pos berundian itu, dengan syarat, tidak melanggar undang-undang dan aqidah yang berlaku.Gagasan menggalang dana untuk kegiatan olahraga berasal dari Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI) yang diketuai Icuk Sugiarto. Kartu pos itu bergambar figur-figur atlet nasional yang akan diterbitkan dalam jumlah ribuan. Untuk menarik minat masyarakat untuk membelinya, kartu pos itu diberi nomor seri dan tiap bulan diundi. Hasil dana yang terhimpun juga dimaksudkan untuk memberi jaminan hari tua bagi atlet-atlet yang pernah berprestasi supaya kelak hidupnya layak.Untuk menambah penghasilan atlet, Adhyaksa mengusulkan sport labelling. Hal ini dilakukan untuk menambah penghasilan di bidang olahraga yang terbilang minim. Keputusan di Tangan MUILebih lanjut, Adhyaksa menyerahkan sepenuhnya nasib kartu pos ini ke tangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Adhyaksa, hingga saat ini MUI belum memberikan rekomendasi boleh tidaknya kartu pos berundian itu diedarkan. "Saya katakan kepada Pak Icuk, tolong koordinasikan dulu dengan majelis ulama. Karena secara prinsip saya tidak bisa keluarkan izin," jelas Adhyaksa. Tambahnya, sebagai Menpora, ia tidak bisa melarang peredaran kartu undian itu. Karena yang berwenang mengeluarkan izin peredaran adalah Departemen Sosial. (dni/)