"DPR saat ini bermasalah punya pimpinan yang tak jelas jeluntrungannya. Harusnya DPR segera bersidang untuk menentukan pimpinan yang baru. Menentukan sikap, Novanto ini mau diapakan karena ini jabatan penting di negara ini," kata Mahfud kepada wartawan di kantor MMD Initiative, Jl Dempo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).
Menurut Mahfud, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR harus segera bersikap atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Novanto. Sebab Novanto menghilang di tengah proses hukum kasus korupsi e-KTP yang ditangani KPK.
Mahfud MD memberikan keterangan terkait kasus Setya Novanto, Kamis (16/11/2017 Foto: Ibnu Hariyanto-detikcom |
"Majelis kehormatan harus segera menentukan sikap karena Novanto ini sudah lari dan hilang jelas, itu melanggar hukum," tegas Mahfud.
Apa yang dilakukan Novanto dengan menghindari proses hukum di KPK menurut Mahfud sudah masuk kategori pelanggaran hukum. Karena itu sudah seharusnya MKD bertindak.
"Itu bukan hanya pelanggaran etik tapi sudah pelanggaran hukum harusnya DPR juga langsung menentukan sikap secara intitusi untuk menonaktifkan Setnov dalam waktu yang tidak ditentukan. Lembgaa negara itu jangan main-main," tegas Mahfud.
(fdn/fjp)












































Mahfud MD memberikan keterangan terkait kasus Setya Novanto, Kamis (16/11/2017 Foto: Ibnu Hariyanto-detikcom