ADVERTISEMENT

Pembangunan Gedung Baru DPR Belum Bisa Dikerjakan

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Kamis, 16 Nov 2017 05:09 WIB
Foto: Gibran / detikcom
Jakarta - DPR ingin membangun gedung baru guna menggantikan gedung Nusantara I yang dinilai sudah tak layak huni. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan gedung baru DPR harus memenuhi beberapa syarat.

Basuki mengatakan, kementeriannya sedang melakukan audit terkait wacana pembangunan gedung baru ini. Audit tersebut meliputi tiga aspek.

"Sudah dilakukan auditnya. Tujuannya untuk tiga: keamanan, keselamatan, dan kenyamanan," ujar Basuki usai menghadiri Rakernas Partai NasDem di Kemayoran, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Basuki menegaskan, pembangunan gedung negara, termasuk milik DPR, wajib didahului rekomendasi KemenPUPR. Jika rekomendasi tak turun, pembangunan gedung terancam batal. Rekomendasi pembangunan gedung baru harus mengakomodasi tiga aspek tersebut.

"Belum... belum bisa, kecuali mau bangun sendiri. Tapi kalau gedung negara, biasanya rekomendasi dari PU. Untuk kepolisian mau bikin, BNN mau bikin, (harus ada) rekomendasi dari PU," tegas dia.

"Di aturannya gitu. Selain minta izin ke presiden, nanti presiden mintanya ke PU," jelas Basuki.

Soal anggaran penataan kompleks parlemen sebesar Rp 601 M yang masuk dalam APBN 2018, Basuki mengatakan bukan KemenPUPR yang memberi rekomendasi. "Enggak, itu anggaran DPR sendiri," kata Basuki.

Meski pembangunan gedung baru terancam batal jika tanpa rekomendasi KemenPUPR, Basuki menyebut gedung Nusantara I dapat direnovasi. Audit tiga aspek di atas tetap bermanfaat untuk DPR.

"Ya, bisa yang lama direhab. Misal dulu dibangun 1 orang anggota berapa staf, sekarang 5 atau 7. Berarti ada kekurangan sekian. Misal kalau masih aman tapi enggak selamat, ya liftnya diganti, tangga darurat dibersihkan. Kalau kurang nyaman, ya mungkin kamar kecilnya masih kurang, satu kamar kecil antre 40 orang," jelas Basuki. (gbr/lkw)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT