F-NasDem DPRD DKI Tak Setuju BUMD Dibuat Mandiri

Jakarta - Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus tak setuju jika badan usaha milik daerah (BUMD) diminta mandiri. Wacana agar BUMD mandiri menyusul kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang tidak memberikan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk lima BUMD.

"Saya tidak setuju BUMD diminta untuk mandiri," kata Bestari di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Menurutnya, jika BUMD mandiri, hal itu akan berpengaruh pada pengendalian harga di pasar. Selain itu, hal tersebut akan membuka kesempatan bagi swasta untuk menguasai saham di BUMD.

"Begitu dia mandiri, sementara urusannya adalah urusan yang sangat mendasar bagi masyarakat Jakarta dan dikuasai oleh swasta, Anda bayangkan kita nggak bisa lagi kontrol harga-harga sembilan bahan pokok," tuturnya.

"Apa itu yang kita mau?" lanjut Bestari.

Bestari tak ingin mandirinya lima BUMD tersebut akan menjadi seperti PT Kawasan Berikat Nusantara, di mana Pemprov DKI memiliki saham 49% namun tidak dapat ikut andil dalam pengambilan keputusan.

"Kayak Kawasan Berikat Nusantara, 49 persen saham kita di sana. Tapi kita tidak bisa bikin keputusan apa-apa. Apakah kita mau seperti itu sementara uang sudah masuk banyak? Atau sekalian juallah itu," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan tidak menganggarkan dana PMD pada lima BUMD. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yakin BUMD tersebut dapat lebih profesional dan fleksibel dalam menjalankan usahanya meski tidak diberi PMD.

"BUMD kemarin yang semuanya dengan mendukung secara full bahwa mereka harus mandiri semuanya dari lima BUMD yang (PMD-nya) pernah diusulkan dan bertemu saya dan 'Alhamdulillah Pak dengan begini kami bisa lebih mandiri," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hari ini. (nvl/nvl)