"Kita tinggal menunggu saja seperti yang saya kasih pantun tadi. Dan kewajiban saya sebagai Ketua DPRD harus menjaga anggaran dan kebijakan gubernur yang lama. Kalau kebijakan gubernur itu mungkin tidak sepaham dengan kepentingan masyarakat, pasti akan saya diskusikan," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).
Prasetyo menjelaskan beberapa kebijakan yang akan dikeluarkan Anies-Sandi dirasa berbeda dengan kebijakan gubernur sebelumnya. Salah satunya wacana penghapusan larangan sepeda motor melintas di Jl Sudirman-Thamrin.
"Masalah jalan protokol yang tidak boleh motor. Tapi ini kepentingan yang lebih besar karena jalan protokol di Jakarta ini cuma Sudirman dan Thamrin, nggak ada lagi. Kalau itu dibuat aturan yang baru, sekali lagi saya bukan diskriminasi, tapi di situlah tamu-tamu kita tamu negara lewat di situ," jelas Prasetyo.
"Saya nanti minta Pak Gubernur nanti seperti kebijakan-kebijakan kalau di daerah seperti di Bali lain, bukan Jakarta. Jakarta kan ibu kota negara, itu saja," lanjut Prasetyo.
Prasetyo berharap kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan dengan baik pada periode gubernur sebelumnya tidak diubah. Meski begitu, dia yakin hubungan DPRD dengan gubernur periode kali ini bisa berjalan dengan baik.
"Saya minta kepada Gubernur, apa yang sudah dilaksanakan gubernur sebelumnya jangan diubah-ubah. Tugas saya kan namanya pemerintahan ada eksekutif dan legislatif. Mudah-mudahan di periode beliau ini sebagai gubernur bisa komunikasi yang baik," tutur Prasetyo. (adf/dkp)
