Anies Tak Beri PMD 5 BUMD, Ketua DPRD: Program Dia Kurang Anggaran

Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mendukung kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak memberikan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk lima badan usaha milik daerah (BUMD). Sebab, anggaran untuk program-program Anies-Sandi masih kurang.

"Ini kan policy daripada gubernur karena ini kan program-program dia juga masih kurang anggaran. Beliau bilang mencoba, setiap tahun kan diberikan tambahan anggaran. Saya mendukung saja karena ini policy gubernur," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Prasetyo mengatakan 5 BUMD yang tidak lagi diberi PMD adalah Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida. Prasetyo ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan itu nantinya.

"Saya rasa sehat dan bisa karena sekali lagi setiap tahun kita bantu sekarang kita pingin tahu implementasinya sampai di mana," imbuhnya.

Prasetyo memberi contoh saat JakPro memiliki anggaran untuk membeli Pal Jaya, namun sampai saat ini hal itu tidak terealisasi. Karena itu, Prasetyo tak akan segan mengaudit kebijakan yang dirasa tidak tepat.

"Contoh soal kayak JakPro, ada anggaran untuk membeli Pal Jaya Rp 650 milyar dari saya masih anggota DPRD sampai saya jadi ketua DPRD itu barang nggak jadi-jadi. Sekarang saya pertanyakan anggaran itu dan mana bunganya. Nggak mungkin uang itu ditaruh di bank nggak ada bunganya. Saya minta diaudit hal-hal seperti itu, supaya ini sehat," papar Prasetyo.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yakin BUMD tersebut dapat lebih profesional dan fleksibel dalam menjalankan usahanya meski tidak diberikan PMD.

"BUMD kemarin yang semuanya dengan mendukung secara full bahwa mereka harus mandiri semuanya dari lima BUMD yang (PMD-nya) pernah diusulkan dan bertemu saya dan 'Alhamdulillah Pak dengan begini kami bisa lebih mandiri,'" kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hari ini. (adf/idh)