Kini Pejabat Biro KPU Takut Teken Kontrak Proyek

Jakarta - Pengungkapan kasus korupsi KPU membuat nyali pejabat KPU ciut. Kepala biro-biro di KPU selalu menghindar saat diminta membubuhkan tanda tangan pada kontrak proyek yang belum terselesaikan.Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Sekjen KPU Aries Djainuri usai memimpin rapat koordinasi biro di lantai dasar Gedung KPU, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2005)."Sekarang ini semua penjabat menghindari penandatangan kontrak. Susah saya. Kalau saya sendiri yang bertanggung jawab, saya nggak berani. Dulu semuanya terpusat di wakil sekjen. Sekarang mau displit ke biro tetapi biro nggak mau.Semua sekarang takut," ungkap dia."Pelelangan yang kita jalankan lurus saja. Kita ngeri nggak ada yang berani. Sekarang mati kita," keluhnya. Aries mengusulkan sistem KPU sebaiknya tidak tersentralisir. "Kita ingin supaya biro memiliki dinamika sehingga mereka bertanggung jawab sendiri. Kemarin tersentralisir, jadi biro tidak bisa dimintai pertanggungjawaban," kata Aries.Bagaimana mengenai honor pegawai yang belum terbayar selama 2 bulan? "Kalau soal honor, SK-nya harus selesai. Sampai sekarang belum diteken Pak Ramlan," jawab Aries.Proyek yang masih ditangani KPU antara lain membangun sistem logistik pemilu, merumuskan model anggaran pemilu dan pengorganisasian KPU dan status kepegawaian KPU serta mempersiapkan kurikulum pusat pelatihan dan administrasi pemilu. (aan/)