"Ruang kelas masih di atas 1000 ruang kelas untuk SD yang kondisinya rusak. Dan kita tidak sanggup untuk menyelesaikan dalam 1-2 tahun ini karena anggaran," kata Tatu Chasanah kepada wartawan di Puspemkab Serang, Banten, Rabu (15/11/2017).
Tatu mengatakan, data sebanyak 1000 lebih ruang kelas SD yang rusak sudah masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Data tersebut, menurutnya ia minta pada Selasa malam (14/11) kepada kepala bidang SD di dinas terkait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Dindik (Dinas Pendidikan), saya takut salah. Pokoknya saya minta jumlah yang rusak ditulis per SD-nya, mangga (silahkan)1000 lebih. Anggaran seperti apa, kebijakan APBD Serang seperti apa, karena kita punya Perda Percepatan Infrastruktur," jelasnya.
![]() |
Khusus di Perda Percepatan Infrastruktur, Tatu menjelaskan bahwa pemerintah menganggarkan sampai Rp. 300 miliar pertahun.
"Nggak kebayang kalau Rp 300 miliar ditarik PU (Pekerjaan Umum), berapa dinas tutup. Jadi nggak semudah itu," katanya lagi.
Selain masalah sekolah rusak, Bupati Tatu juga mengaku mendata ada sekitar 12.700 rumah tidak layak huni (rutilahu) di seluruh Kabupaten Serang. Jika dihitung bantuan per rumah saja misalkan Rp.20 juta, pemerintah bisa menghabiskan sampai Rp 240 miliar.
"Kita nggak sanggup. Sepertinya kita nggak care, padahal engap-engapan," (bri/asp)












































