DetikNews
Selasa 14 November 2017, 18:00 WIB

Pemprov DKI dan DPRD Sepakat Anggaran RAPBD 2018 Rp 77 Triliun

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Pemprov DKI dan DPRD Sepakat Anggaran RAPBD 2018 Rp 77 Triliun Foto: Rapat revisi KUA-PPAS 2018 di DPRD DKI Jakarta. (Fida-detikcom)
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan DPRD DKI menyepakati besaran rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018. Anggaran tersebut disepakati sebesar Rp 77 triliun.

"Total anggran untuk APBD 2018 sebesar Rp 77.110.885.760. Setelah kesepakatan ini ditandatangani SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) akan melakukan input komponen, setelah itu rapat RAPBD," kata Sekda DKI Saefullah dalam pemaparannya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).

Menanggapi hal tersebut, beberapa anggota DPRD DKI mengutarakan opininya terkait dihapusnya anggaran penyertaan modal daerah (PMD) pada lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD tersebut adalah Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida.

Pemprov DKI dan DPRD Sepakat Anggaran RAPBD 2018 Rp 77 TriliunFoto: Rapat revisi KUA-PPAS 2018 di DPRD DKI Jakarta. (Fida-detikcom)

Anggota DPRD DKI Komisi B Bestari Barus meminta Pemprov DKI mengkaji lebih matang konsep tersebut.

"Apakah memang harus menutup dengan BUMD harus mandiri. Dan tentu kita tahu sekarang nanti posisi share-nya harus berubah dan bisa dikuasai swasta, banyak contoh Jak Con, Angker Bir, dan lain sebagainya," tutur Bestari.

Saefullah menjawab bahwa keputusan tersebut diambil untuk mewujudkan BUMD yang profesional. Dia menuturkan keputusan tersebut sudah final.

"Kita sudah berbahas di banggar ini, dan penjelasan TPAD sudah maksimal dan itu adanya. Bahwa kita ini ingin mendorong BUMD lebih profesional dan waktunya lebih mandiri," papar Saefullah.

Sementara itu, Anggota Komisi A Mujiyono meminta agar Gubernur DKI Anies Baswedan tidak memberlakukan program yang asal berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Dia meminta Pemprov DKI mempertimbangkan dengan matang kebijakannya.

"Jangan program waton suloyo, (asal) beda aja. Antitesis program yang lalu. Jangan sampai nanti memperlakukan contoh BUMD akan dikuasai oleh swasta," terangnya.

Meski demikian, DPRD menyetujui rancangan anggaran tersebut. Seluruh anggota yang hadir setuju dengan besaran anggaran yang ditetapkan.

"Anggota DPRD setuju?" tutur pemimpin rapat Triwisaksana.

"Setuju," jawab semua anggota DPRD.

Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menandatangani nota kesepahaman antara Pemprov DKI dan DPRD. Turut menyaksikan penandatanganan tersebut seluruh pimpinan DPRD DKI seperti Ketua Prasetyo Edi, Wakul Ketua Triwisaksana, Abraham Lunggana (Lulung), Ferrial Sofyan, dan M. Taufik.
(fdu/idh)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed