Polri: Jika Tak Ada Bukti Kuat, Kasus Surat Palsu KPK Dihentikan

Jakarta - Perkara dugaan tindak pidana surat palsu dan penyalahgunaan wewenang oleh 2 pimpinan KPK, Saut Situmorang dan Agus Rahardjo, dapat ditutup jika polisi tak mengantongi bukti kuat. Meski kasus sudah naik ke penyidikan, bukan berarti terlapor di kasus ini menjadi tersangka.

"Jangan berpikir seperti di KPK, kalau di KPK kan keluar sprindik, langsung tersangka kan. Apabila nanti dalam perjalanan (perkara pimpinan KPK) ternyata tidak ada bukti-bukti yang kuat, maka bisa saja dihentikan dengan SP3," jelas Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2017).

Baca juga: Kasus Surat Pimpinan KPK, Jokowi: Hentikan Kalau Tak Ada Bukti

Setyo kemudian menjelaskan arti terbitnya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), yaitu pemberitahuan kepada kejaksaan, terlapor, dan pelapor bahwa penyidik akan mencari bukti dengan maksimal untuk membuat terang suatu dugaan tindak pidana.

"Jadi saya ingatkan kembali SPDP adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya, dimulainya penyidikan ini, kita akan mencari bahan keterangan yang sebanyak-banyaknya untuk mengungkap, membuka, menjadi terang satu perkara. Itu yang perlu dipahami," tandas Setyo.

Wakapolri Komjen Syafruddin sebelumnya mengatakan hal senada dengan Setyo. Syafruddin menerangkan penerbitan SPDP dari kepolisian tidak identik dengan penetapan tersangka.

"SPDP tidak identik dengan tersangka, tapi KPK begitu sprindik, identik tersangka itu sesuai undang-undang. Tapi di Polri itu (penetapan tersangka) berdasarkan KUHAP," tuturnya. (aud/rvk)